Baca tanpa iklan
Sementara itu, Natalia Soebagjo, Pansel Capim Dewas KPK 2015-2019, mengatakan berdasarkan pengalamannya saat menjadi Pansel saat itu, tentu tidak bisa jadi patokan pansel sekarang.
Tapi, ada poin yang penting yang harus dinilai Pansel, yaitu integritas.
"Melihat KPK saat ini di mana sudah kehilangan independensinya dan integritasnya, kita harus mengawal 20 nama yang lolos ini sejauh mana individu ini mandiri dalam cara berpikir, bersikap,” katanya.
Natalia pun menggarisbawahi harus mengawal terus proses seleksi Capim dan Dewas KPK saat ini.
Meskipun, kata dia, keberpihakan KPK saat ini tidak terlihat integritasnya dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Kita harus tetap mengawal namun kita juga harus realistis menyadari bahwa siapapun pimpinan KPK nantinya, kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan KPK seperti dahulu sebelum adanya TWK," ucapnya.
Sementara Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, menyebut KPK sudah masuk list coret sebagai lembaga yang tidak bisa diharapkan lagi.
Menurut dia, seluruh rancang bangun pembentukan KPK dirusak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, tidak hanya dengan UU yang bermasalah tapi juga menempatkan orang-orang yang bermasalah.
"Proses seleksi ini tidak akan pernah dianggap layak, yang dikhawatirkan dari 20 nama yang muncul, sama ketika kita dibujuk rayu dengan nama-nama di Dewas KPK yang berintegritas. Tapi nyatanya tetap saja Dewas jadi Dewas yang saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak ada keterbukaan dan pertanggungjawaban ketika memilih figure tertentu," ungkapnya.
Praswad Nugraha yang mewakili Ketua IM57+ mengatakan selalu ada Presiden di balik setiap proses pemilihan Capim dan Dewas KPK.
Hal tersebut dikarenakan Pansel hanya bekerja di ranah teknis saja.
"Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari pemilihan calon pemimpin KPK ke depan, hal ini terlihat saat Pansel tidak meloloskan nama-nama yang kita tahu betul bahwa mereka adalah pegiat antikorupsi,” ucapnya.
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi pun menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kembali menaikan garuda biru di udara sebagai wujud mengawal proses seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang terancam ditunggangi.
Daftar 20 calon anggota Dewas KPK yang lulus profile assessment: