Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku dijebak dan ditipu untuk memberikan tanda tangan, yang dimanfaatkan oknum pengacara untuk menggugat keabsahan Surat Keputusan (SK) perpanjangan kepengurusan DPP PDIP periode 2024-2025.
Lima kader itu pun meminta maaf karena mengaku dijebak serta ditipu oleh oknum pengacara terkait gugatan tersebut.
PDIP menduga di balik hal ini ada tangan-tangan penguasa yang bermain.
Bahkan meminta media untuk menanyakan mengenai hal ini kepada Istana hingga Mulyono.
Kronologi
Lima kader PDIP mengaku dijebak serta ditipu untuk memberikan tanda tangan, yang dimanfaatkan oknum pengacara untuk menggugat keabsahan SK perpanjangan kepengurusan DPP PDIP periode 2024-2025.
Diwakili Juru Bicaranya, Jairi, lima kader itu pun meminta maaf kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan seluruh anggota PDIP se-Indonesia.
Jairi menyampaikannya dalam konferensi pers di Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (11/9/2024) malam.
Dia didampingi empat rekannya yakni Djupri, Manto, Sujoko, dan Suwari.
Jairi mengaku dijebak dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada Megawati.
Jairi pun menjelaskan ia dan empat kader PDIP lainnya hanya diminta untuk tanda tangan di atas kertas kosong dan setelahnya diberi imbalan sebesar Rp300 ribu.
Jairi mengaku, bersama keempat temannya, bertemu dengan Anggiat BM Manalu di sebuah posko tim pemenangan.
Di sana, mereka dimintai untuk memberikan dukungan terhadap demokrasi.
Karena sepakat dengan demokrasi, Jairi dkk bersedia memberi dukungan.
Ketika diberikan kertas putih kosong untuk tanda tangan, mereka bersedia saja.
Mereka tidak tahu bahwa kertas putih kosong itu belakangan dijadikan sebagai surat kuasa gugatan.
Oleh karena itu, Jairi dan empat rekannya sudah membuat pernyataan pencabutan surat gugatan.
Mereka juga akan segera mengajukan pencabutan surat kuasa gugatan tersebut ke pengadilan secepatnya dengan pergi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia mengatakan pihaknya belajar banyak dari masalah ini.
Jairi pun meminta agar jangan ada lagi pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan kepolosan wong cilik seperti mereka.
Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli mengungkap bahwa sosok yang meminta lima kader PDIP untuk menandatangani gugatan SK Kepengurusan DPP PDIP 2019-2024 dan diperpanjang hingga 2025, bernama Anggiat BM Manalu.
Guntur menyebut bahwa Anggiat pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) DPR pada Pemilu 2019 lalu lewat Partai Golkar.
Berdasarkan tautan artikel dari salah satu media online yang ditunjukkan oleh Guntur, Anggiat pernah menjadi caleg di daerah pemilihan Sumatera Utara III, meliputi Langkat, Binjai, Tanah Karo, Dairi, Pakpak, Baharat, Pematang Siantar, Simalungun, Batubara, Asahan, dan Tanjung Balai.
Guntur menegaskan PDIP akan melakukan langkah-langkah yang membuat Anggiat jera setelah menyalahgunakan tanda tangan lima kader PDIP untuk menggugat SK Kepengurusan DPP PDIP ke PTUN Jakarta.
Namun, ia tidak menjelaskan apa langkah-langkah yang dimaksud.
Guntur mengatakan pernyataan lima kader PDIP yang mengaku dijebak oleh Anggiat itu menjadi bukti bahwa gugatan ke PTUN Jakarta adalah pesananan dan konspirasi jahat.
Tribunnews.com telah menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono untuk mengonfirmasi kebenaran bahwa Anggiat pernah menjadi caleg DPR lewat partai beringin.
Namun, hingga berita ini ditayangkan, mereka belum memberikan respons.
Ultimatum Pihak yang Manipulasi 5 Kader Partai
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy memperingatkan pihak penguasa yang berada di balik penjebakan kader untuk melayangkan gugatan ke PTUN, agar jangan main-main.
Ronny menyebut pihaknya menyesalkan adanya peristiwa ini.
Ia juga menegaskan, pihaknya tak segan melawan pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk mengganggu PDIP.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menanggapi permintaan maaf lima kader PDIP yang mengaku dijebak dalam kasus gugatan SK PDIP 2024-2025. Ronny didampingi oleh Ketua DPC PDIP Kalarta Barat, Lauw Siegvrieda.
Atas kejujuran dari 5 kader PDIP tersebut, akhirnya DPP PDIP akan memberikan pendampingan hukum.
PDIP juga akan melihat peluang untuk mengajukan upaya hukum bagi pihak yang menjebak para kader tersebut.
Terkait siapa yang ada di balik gerakan mengganggu PDIP, Ronny menduga ada tangan-tangan kekuasaan bermain.
"Ya kalau kami melihat bahwa ini, dugaan kami adalah tangan-tangan kekuasaan ya."
"Coba mungkin rekan-rekan media tanya ke istana. Coba tanya ke namanya Mulyono kan."
"Coba ditanya, apakah memang ini ada peran di belakang gugatan ini?"
"Ya silahkan, dan publik juga sudah bisa menilai kan. Beberapa media sudah sampaikan adanya pembegalan terhadap partai-partai politik kan," pungkasnya.
Sebagai informasi, nama Mulyono belakangan trending di akun media sosial X.
Nama itu digunakan untuk menyebut Joko Widodo (Jokowi).
Rupanya Mulyono adalah nama kecil Jokowi.
Dalam buku Jokowi Menuju Cahaya karya Alberthiene, ia mengaku nama itu memang pemberian kedua orang tuanya, Widjiatno Notomihardjo dan Sudjitami Notomihardjo.(*)