Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Bidang Hukum Presiden Jokowi, Dini Purwono, merespons tudingan Ketua KPK Nawawi Pomolango yang menyebut Presiden Jokowi lebih mudah bertemu ormas ketimbang KPK.
Menurut Dini, pemerintah selalu berkoordinasi baik dengan KPK.
"Pemerintah melalui Menko Polhukam telah melakukan koordinasi yang intens dengan KPK," kata Dini kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).
Lebih lanjut, Dini mengatakan Presiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan semua pihak, termasuk dengan KPK.
Baca juga: Nawawi Pomolango Sebut KPK Bayi Reformasi, Bukan Anak Kandung Pemerintahan Megawati
"Namun, Presiden juga ingin menghormati dan menjaga marwah KPK sebagai institusi yang independen," tutur dia.
Dini menambahkan bahwa jangan sampai pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan KPK nantinya disalahartikan sebagai upaya intervensi
Sebelumnya, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyinggung soal pimpinan yang tidak pernah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Nawawi mengatakan, lebih mudah organisasi masyarakat (ormas) bertemu dengan Jokowi ketimbang pimpinan KPK.
“Saya pernah bercanda dengan Pak Alex (Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, red), saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah ormasya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK,” ucap Nawawi dalam diskusi bersama media di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).
Nawawi mengaku selama lima tahun pimpinan KPK jilid V, Jokowi tidak pernah mengirimkan undangan.
“Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,” kata dia.
Pimpinan KPK juga disebut Nawawi sebenarnya minta untuk menghadap.
Namun, hanya satu kali saja dituruti dan pembicaraan hanya menyangkut penyelenggaraan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang rutin diselenggarakan pada Desember.
“Hanya satu momen di acara kami berharap bisa bicara dengan presiden tentang segala kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Nawawi.
Begitu juga saat momen pelantikan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menggantikan Lili Pintauli Siregar.
“Usai pelantikan kami berharap kami dipanggil. Tidak. yang dipanggil itu dewan pengawas saat itu,” tutur Nawawi.
Sehingga, ke depan Nawawi berharap pemerintahan yang baru punya komitmen yang bisa terbukti dalam memberantas korupsi, termasuk membangun koordinasi.
“Kita pun juga berharap bahwa mereka (pemerintah yang baru, red) komit dengan apa yang mereka tampilkan ketika kita melaksanakan kegiatan Paku Integritas,” sebut Nawawi.