TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) kembali bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) Batch II bagi ASN yang memiliki kewenangan strategis di lingkungan Kementerian Agama.

Pelatihan ini adalah bentuk komitmen Kemenag dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, 

Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Irjen Kemenag), Faisal Ali Hasyim menyampaikan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) juga telah mengambil langkah-langkah strategis melalui digitalisasi dan transparansi dalam berbagai layanan. 

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat integritas dan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan di Kemenag. Seperti mendorong terbitnya petunjuk teknis untuk dana BOS dan komite, mendorong implementasi layanan transformasi digital melalui audit SPBE, mempercepat pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), mendorong SBSN dengan pelaksanaan tender pra DIPA, mengawal PAPBJ dan P3DN melalui reviu, serta mendorong terbitnya Keputusan Menteri Agama tentang Manajemen Risiko,” kata Faisal di Pusdiklat Tenaga Admistrasi Ciputat, Selasa (24/9/2024). 

Menurutnya, kegiatan ini merupakan upaya preventif dalam pencegahan korupsi serta peningkatan integritas daan penerapan sistem pengendalian yang efektif. 

"Dengan adanya pelatihan ini memperkuat langkah-langkah kami sebelumnya seperti digitalisasi layanan dan program pendidikan antikorupsi, untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan transparan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Tindakan preventif ini bukan hanya sekadar strategi, tetapi juga wujud nyata dari tekad kami untuk mewujudkan Kementerian Agama yang bersih dan berintegritas, sesuai dengan ekspektasi masyarakat,” tuturnya. 

"Inspektorat Jenderal mengubah peran pengawasan dari watchdog menjadi pengawasan intern yang memastikan program Kementerian Agama tidak hanya direncanakan, tetapi juga dilaksanakan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,"tambah Faisal.

Menurut Faisal, upaya-upaya tersebut kemudian terkalibrasi dengan hasil positif pada tata kelola di Kementerian Agama, seperti peningkatan hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (IACM), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tatakelola Pengadaan(ITKP) Barang/Jasa , Survei Penilaian Integritas KPK, dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKHJI).

"Kami berharap pasca pelatihan PRESTASI, pelayanan Kementerian Agama akan lebih baik, cepat, transparan. Selain itu, diharapkan terjadi pengurangan keluhan dan pengaduan masyarakat, meningkatnya integritas pimpinan sebagai penegak integritas di lingkungannya, serta transparansi pengadaan barang dan jasa yang bersih dari KKN," harap Irjen Faisal. 

Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dari KPK Wawan Wardiana mengakatan bahwa KPK berkomitmen untuk memperkuat upaya pencegahan melalui pendidikan dan perbaikan sistem.

“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. KPK berkomitmen untuk memperkuat upaya pencegahan melalui pendidikan dan perbaikan sistem, termasuk digitalisasi untuk mengurangi pertemuan yang dapat memicu transaksi koruptif. Dengan mendorong transparansi dan integritas di semua lini, kami berharap dapat menanamkan nilai-nilai antikorupsi dari tingkat keluarga hingga pemerintahan,” kata Wawan. 

Menurut Wawan, pendidikan antikorupsi merupakan langkah penting dalam menciptakan budaya integritas. KPK menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras melalui berbagai program pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga dewasa.

“Dengan ini, kami berharap dapat membentuk individu-individu yang berintegritas dan menciptakan ekosistem bebas korupsi di seluruh lembaga pemerintahan." ujarnya. 

Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta pelatihan yang terdiri dari Rektor dan Pejabat Tinggi Pratama selingkung Kementerian Agama diharapkan dapat menjadi agen perubahan dan role model bagi anggotanya, bawahannya, dan lingkungannya.