Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengajak para calon Kepala Daerah untuk berperang menghadapi kampanye negatif dan hoaks pada masa kampanye Pilkada 2024.
Masa kampanye akan berlangsung pada 25 September 2024 hingga 23 November 2024.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Fadhilah Mathar mengatakan hoaks dalam masa kampanye biasanya sengaja disebar untuk menjatuhkan dan menjelek-jelekkan pihak yang ikut serta dalam momen perebutan kursi kepala daerah.
Tentunya hal itu bakal mencederai pesta demokrasi di Tanah Air.
"Yang perlu kami imbau adalah terkait dengan disinformasi dan hoaks, kita harus berkolaborasi betul-betul menyatakan bahwa ruang digital kita ini adalah ruang digital dengan kampanye positif, bukan negatif," kata Fadhilah dalam diskusi bertajuk 'Wujudkan Kampanye Damai' yang digelar Tribun Network di Menara Kompas, Jakarta, Senin (30/9/2024).
Baca juga: Kominfo: Humas Harus Mampu Kelola Relasi Media Secara Bijak dan Proaktif
Ia melanjutkan, para calon Kepala Daerah beserta Tim Sukses yang berada di belakangnya, dibebaskan untuk memanfaatkan ruang digital pada masa kampanye.
Namun, isi dari konten yang disebarkan memberikan informasi seputar visi misi calon.
Fadhilah kembali menegaskan, pemanfaatan ruang digital sangat penting dalam proses pemilihan kepala daerah.
Terutama untuk menyampaikan transmisi pendapat, pandangan, hingga program-program.
Baca juga: Kominfo Sebut Indonesia Butuh 9 Juta Talenta Digital, Perguruan Tinggi Perlu Cetak SDM Data Science
Karena itu, ia berharap informasi atau kampanye hoaks dapat berubah dengan memberikan informasi yang benar dan bisa membantu orang lain.
"Sudah seharusnya pesta demokrasi ini nantinya berlangsung dan berakhir dengan happy. Dengan happy artinya apa? jangan sampai ruang digital ini kotor dan kemudian kita gunakan untuk hal-hal negatif," papar Fadhilah.
"Saya percaya dengan integritas beliau-beliau, sehingga saya yakin bahwa kampanye negatif di ruang digital tidak akan digunakan untuk merebut suara," pungkasnya.