Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI, Taufik Basari alias Tobas, menegaskan bahwa konstitusi harus membumi.

Hal ini disampaikan Tobas dalam acara kuliah umum dan Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk ‘Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat & Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia’ di NasDem Tower, Jakarta, Senin (30/9/2024).

“Ini adalah di penghujung penugasan kita sebagai pimpinan dari fraksi NasDem MPR RI dengan membuat kuliah umum ini sebagai bagian dari budaya diskusi budaya diskursus yang memang selalu dikembangkan oleh fraksi NasDem MPR RI terkait dengan konstitusi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI,” kata Tobas.

Ketika berbicara konstitusi, lanjut Tobas, persoalan konstitusi itu tidak boleh hanya pembicaraan yang terjadi di kalangan elit-elit politik saja, tetapi harus melibatkan banyak pihak. 

“Hanya di kalangan elite penguasa tapi juga harus membumi, dibicarakan di berbagai tempat didiskusikan bersama, termasuk mengenai gagasan amandemen,” ujar Tobas. 

Baca juga: Surya Paloh Kantongi Kader NasDem yang Bakal Duduki Kursi Wakil Ketua DPR RI 2024-2029

“Kita dalam rapat sidang paripurna memberikan 5 syarat bahwa ketika kita ingin melakukan amandemen harus dahulu dengan evaluasi yang menyeluruh yang melibatkan seluruh pihak,” sambungnya.

Ketua MK 2003-2008, Jimly Asshiddiqie juga hadir sebagai pembicara kunci dalam acara tersebut.

Dia memberi berbagai perspektif tentang negara demokrasi dan prinsip negara hukum. Jimly menekankan agar kualitas demokrasi harus terus dibangun dari waktu ke waktu. 

“Partai NasDem saya lihat punya potensi besar apalagi dalam waktu singkat, melesat. Sekarang sudah 69 kursi, dari 2019 lima puluh sembilan, naik sepuluh kursi. Ini artinya kepercayaan rakyat pada NasDem ini luar biasa,” tutur Jimly. 

Menurut Jimly, salah satu yang membuat orang percaya kepada NasDem karena ide-ide yang dibangunnya soal pentingnya restorasi, pentingnya perubahan, dalam makna perbaikan meskipun tetap dalam kesinambungan. 

“Saya rasa itu sunnatullah hukum alam diperlukan perbaikan sistem kenegaraan kita ke depan meskipun dalam kesinambungan dan apa yang kita diskusikan tadi itu saya meyakini begitu juga sikap Pak Ketua Umum (Surya Paloh),” imbuh Jimly.