TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono mengapresiasi penunjukan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia meyakini tim yang dipimpin Budi Gunawan berakar pada keahliannya dalam mengelola lembaga strategis seperti Badan Intelijen Negara (BIN) sebelumnya, serta pengalaman panjangnya dalam bidang keamanan.

"Dengan latar belakang tersebut, Budi Gunawan dipandang mampu memimpin koordinasi kementerian-kementerian strategis yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri dan luar negeri, reformasi birokrasi, serta isu komunikasi dan digital, yang semakin krusial di era globalisasi dan disrupsi teknologi," kata Dave dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

Dave mengaku mengenal sepak terjang Budi Gunawan sebelumnya sebagai Kepala BIN selama menjadi mitra Komisi I DPR RI sejak tahun 2016 hingga diberhentikan tanggal 15 Oktober 2024 dan digantikan Herindra.

"Menkopolkam Budi Gunawan dan timnya di Kemenko Polkam diproyeksikan akan memainkan peran kunci dalam mengawal kebijakan strategis yang dirancang oleh Presiden Prabowo, termasuk penguatan TNI-Polri, modernisasi alutsista, dan diplomasi strategis di kawasan," ujar Dave yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.

Di sisi lain, lanjut Dave, dengan tidak lagi membebani kementeriannya dengan masalah hukum, tim ini dapat berfokus sepenuhnya pada keamanan dan politik dalam negeri, memastikan terjaganya ketertiban umum dan keamanan nasional dalam segala situasi.

"Visi politik keamanan Presiden Prabowo terlihat jelas dalam pembentukan dua kementerian ini, yang menunjukkan bahwa ia ingin memastikan bahwa masalah keamanan dan stabilitas politik di dalam negeri dapat dikelola secara lebih terfokus dan berkelanjutan," ucap Dave.

Prabowo, kata Dave, dikenal memiliki pandangan bahwa stabilitas keamanan adalah fondasi utama dalam membangun negara yang kuat dan berdaulat.

Oleh karena itu, penekanan pada aspek pertahanan, komunikasi, serta reformasi birokrasi menjadi pilar penting dalam menjaga integritas dan ketahanan negara, baik dari ancaman dalam negeri maupun luar negeri.

"Pemisahan polkam dengan urusan hukum menandakan adanya orientasi yang jelas untuk memperkuat dan mengelola aspek politik dan keamanan secara lebih efektif, di tengah tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut Dave menekankan, dukungan terhadap reformasi birokrasi juga mencerminkan visi Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, mempercepat pelayanan publik dan memperkuat fondasi demokrasi yang sehat. 

"Keselarasan antara politik, keamanan, dan birokrasi akan menjadi landasan penting bagi pemerintahan Prabowo dalam mencapai agenda  nasionalnya," ujar Dave.