TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto melantik para wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 73/M/2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan para wamen.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara."
"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo diikuti para wamen.
Di antara 55 nama yang dilantik, ada sosok aktivis 1998. Mereka adalah Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital; Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial.
Lalu, Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian; dan Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia.
Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
Nezar Patria lahir di Sigli (Pidie), Aceh pada 5 Oktober 1970.
Nezar menempuh pendidikan S1 di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), S2 di Hubungan Internasional di London School of Economics and Political Sciene (LSE), Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB), ASEAN MBA di Graduate School of Business University Sains Malaysia, lalu S3 Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM).
Dahulu, Nezar Patria dikenal sebagai salah satu aktivis gerakan Reformasi 1998.
Baca juga: Namanya Tak Ada Dalam Jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo, Raffi Ahmad Bilang Begini
Saat itu, dirinya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).
Ia juga merupakan salah satu aktivis yang diculik pada masa Orde Baru.
Pasca-Reformasi, Nezar berkecimpung di dunia jurnalistik, di antaranya di Tempo hingga Jakarta Post.
Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia (2020-2022), Komisaris Komisaris Utama PT Dapensi Trio Usaha (2021-2022), dan Staf Khusus V Menteri BUMN (2022-2023) Wakil Menteri BUMN (2023).