Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Paul Finsen Mayor, menyuarakan penolakannya terhadap program transmigrasi di Papua yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikannya di sela-sela jalannya Sidang Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Atas nama masyarakat Papua saya tolak, tolong sampaikan ke Prabowo saya tolak. Kami masyarakat adat Papua butuh guru dan dokter, bukan transmigrasi," kata dia, Selasa (29/10/2024).
Penegasan itu menyusul tersiarnya kabar yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait pemberian insentif untuk para transmigran yang bersedia dipindahkan, yaitu rumah dan lahan dua hektar.
Dengan alasan program ini dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan.
Baca juga: Realisasikan Infrastruktur Cetak Sawah di Merauke, Jalan Sepanjang 16 Km Mulai Dibangun
Menurutnya, transmigrasi bukan solusi pemeretaan status sosial di tanah Papua, justru bertolak belakang. Sehingga penolakan ini berdasar pada hak sebagai Orang Asli Papua (OAP).
"Sebaiknya untuk Papua, pemerintah hari ini prioritaskan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), bukan urus transmigrasi," pungkasnya.