News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Papua Tak Bisa Dilihat dari Satu Film Dokumenter

Editor: Glery Lazuardi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

FILM dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita dapat disaksikan secara bebas dan gratis oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Karya garapan sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale itu resmi ditayangkan melalui platform YouTube pada Jumat (22/5/2026). Kehadiran film dokumenter Pesta Babi menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Film tersebut menyoroti Proyek Strategis Nasional atau PSN Food Estate di Merauke, Papua Selatan, dengan narasi adanya kolonialisme baru di Tanah Papua.

Merespons hal itu, publik diminta tidak buru-buru menghakimi realitas pembangunan di Papua hanya dari satu sudut pandang. Kritik terhadap pembangunan adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Namun, narasi bahwa Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate merupakan cara pandang yang berbahaya.

Narasi Papua sedang dijajah karena proyek Food Estate itu menurut saya berbahaya. Karena kalimat itu bukan lagi sekadar kritik pembangunan, tapi sudah masuk pada delegitimasi negara.

Masa negara mau menjajah rakyatnya sendiri?. Negara selama ini justru terus berupaya membangun Papua melalui berbagai kebijakan.

Mulai dari dana Otonomi Khusus, pembangunan infrastruktur, jalan, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, hingga akses internet.

Pembangunan di Papua belum sepenuhnya sempurna. Namun, tidak adil bila seluruh kerja pembangunan negara di Papua dihapus hanya karena ada kritik terhadap satu proyek tertentu.

Papua hari ini masih mendapat dana Otonomi Khusus. Infrastruktur juga terus dibangun, jalan dibuka, bandara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, sampai internet terus didorong.

Memang belum sempurna, tapi jangan juga berpura-pura seolah-olah negara tidak pernah membangun Papua. 

Saya mengkritik cara pandang yang menurutnya terlalu mudah mencurigai setiap agenda pembangunan di Papua. Papua tidak boleh terus dikunci dalam narasi ketertinggalan, penderitaan, dan eksploitasi.

Masyarakat Papua juga berhak menikmati kemajuan seperti wilayah lain di Indonesia. Karena itu, setiap pembangunan tidak semestinya langsung dicap sebagai eksploitasi atau kolonialisme. Kalau ada investasi masuk disebut eksploitasi. Ada jalan dibangun, dibilang eksploitasi.

Ada Food Estate disebut penjajahan gaya baru. Lalu kita mau apakan Papua? Apakah kita mau Papua tetap hutan semua? Harga barang-barang di Papua tetap mahal? Warganya tetap miskin? Kan tidak mau begitu.

Papua juga Indonesia, dan masyarakat Papua berhak maju.  Selama ini pemerintah pusat sering dikritik bila Papua tertinggal.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini