INDONESIA saat ini sedang memasuki era baru dunia kerja. Revolusi industri, perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence), otomatisasi, hingga disrupsi digital telah mengubah cara perusahaan merekrut tenaga kerja.

Dunia kerja tidak lagi mencari orang yang pintar secara akademik, tetapi mencari manusia yang mampu bekerja, mampu berkolaborasi, mampu beradaptasi, dan mampu menyelesaikan masalah nyata.

Ironisnya, sistem pendidikan kita masih terlalu fokus mengukur kemampuan menghafal teori dibanding kemampuan menghadapi realitas kehidupan.

Karena itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) seharusnya tidak hanya berbicara tentang struktur pendidikan, kurikulum, atau tata kelola kelembagaan dengan segala tetek bengek administrasi, tumpukan laporan, serta seabreg formulir yang harus diisi.

Sementara itu, substansi utamanya yaitu membentuk manusia yang kompeten, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi kehidupan nyata, justru perlahan terlupakan.

Ada satu pertanyaan fundamental yang harus mampu dijawab oleh sistem pendidikan kita:

Apakah ijazah di Indonesia benar-benar sudah mencerminkan kesiapan seseorang menghadapi dunia nyata?

Dunia Kerja Sedang Berubah

World Economic Forum dalam Future of Jobs Report 2025 menyebutkan bahwa sekitar 39 persen keterampilan inti pekerja diperkirakan akan berubah pada tahun 2030.

Keterampilan yang paling dibutuhkan bukan lagi sekadar kemampuan teknis, tetapi justru kemampuan berpikir analitis, kreativitas, kepemimpinan, ketahanan mental, fleksibilitas, dan kemampuan bekerja sama.

Artinya, perusahaan modern tidak lagi hanya bertanya: “Apa gelarmu?”, Tetapi mulai bertanya: “Apakah kamu mampu bekerja dalam tim?”, “Apakah kamu mampu menghadapi tekanan?”, “Apakah kamu mampu memimpin?”, “Apakah kamu mampu menyelesaikan masalah?”

Masalahnya, sebagian besar aspek tersebut justru tidak tercermin di dalam nilai ijazah.

Paradoks Pendidikan Indonesia

Kita sering mendengar istilah: “Saat ini Indonesia sedang memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, nilai IPK tinggi belum tentu siap kerja, kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya, akreditasi tidak menjamin mutu, dan masuk kelas tidak menjamin belajar.”

Kalimat-kalimat tersebut sebenarnya merupakan kritik keras terhadap sistem pendidikan kita sendiri.

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan SMK pada 2025 mencapai sekitar 8,63 persen, tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain. Bahkan lulusan diploma pun masih menghadapi tantangan besar memasuki dunia kerja.

Padahal SMK dan pendidikan vokasi sejak awal dirancang untuk mendekatkan pendidikan dengan kebutuhan industri.