Indonesia Jadi Tuan Rumah Dialog HAM ke-6 ASEAN: Setiap Negara Akan Berbagi Isu Hak Asasi Manusia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia akan menjadi tuan rumah Dialog Hak Asasi Manusia (HAM) antar negara anggota ASEAN ke-6 di Jakarta pada 5 November 2024.

Dialog soal HAM ini diselenggarakan Indonesia bersama Ketua ASEAN 2024, Laos.

“Indonesia bersama Ketua ASEAN tahun ini, Laos, akan menjadi ketua bersama dari pertemuan dialog hak asasi manusia ASEAN, karena yang akan berlangsung di Jakarta tanggal 5 November minggu depan,” kata Juru Bicara yang juga Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Roy sapaan akrabnya, menyampaikan dialog HAM antar negara anggota ASEAN ini merupakan tindak lanjut dari keketuaan Indonesia dalam forum ASEAN Leaders Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue pada tahun 2023 lalu.

“Indonesia akan terus menjaga hal-hal yang sudah disepakati oleh seluruh negara ASEAN pada saat keketuaan Indonesia, agar terus dapat dilakukan oleh negara-negara lain, meskipun saat ini Indonesia sudah tidak lagi memegang keketuaan,” ungkapnya.

Baca juga: Inves Rp 250 Miliar, Mitsubishi Indonesia Dirikan Pusat Pelatihan Tenaga Kerja Terbesar di ASEAN

Adapun forum ASEAN Human Rights Dialogue merupakan bentuk komitmen negara ASEAN yang secara terbuka dan kolegial, membicarakan isu-isu HAM yang terjadi di negaranya masing-masing.

Tujuan pelaksanaan forum dialog ini adalah untuk saling berbagi pengalaman untuk terus melakukan perlindungan dan dukungan bagi hak asasi manusia secara seimbang serta berkesinambungan.

Baca juga: PM Jepang Dukung Kuat Keanggotaan Timor Leste dalam Asean

“ASEAN Human Rights Dialogue ini sendiri merupakan bentuk komitmen dari negara-negara ASEAN untuk secara terbuka, secara kolegial, membicarakan isu-isu HAM yang ada di negaranya masing-masing dengan tujuan untuk saling berbagi pengalaman, bagaimana untuk terus melakukan pemajuan dan perlindungan, protection and promotion of human rights secara berkesinambungan secara seimbang,” ungkap Roy.