Prabowo Akan Kumpulkan Para Kepala Daerah di Bogor pada Hari Kamis, Ini yang Dibahas

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan para kepala daerah di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Selain kepala daerah, Prabowo juga mengumpulkan para kapolda, kajati, dan pangdam.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan sejumlah menteri Prabowo akan memberi arahan terkait hilirisasi, program makan bergizi gratis, hingga persiapan Pilkada 2024.

"Penjelasan program prioritas, panel 5 program unggulan pemerintah: ketahanan pangan (Mentan), ketahanan energi (Menteri ESDM), hilirisasi (Menteri Investasi dan Hilirisasi), perumahan (Menteri Perumahan) dan makan bergizi (Kepala Badan Gizi Nasional)," ujar Bima Arya, Senin (4/11/2024), dilansir Kompas.com. 

Sementara panel kesiapan Pilkada ialah Ketua KPU, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Jaksa Agung.

Acara dilangsungkan selama sehari dan ditutup oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Acara ditutup oleh Wapres pada sore hari," ucap Bima Arya.

Permintaan Daerah

Banyak kepala daerah ingin mendengarkan arahan langsung Presiden Prabowo.

Hal itu dikatakan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

"Jadi, berdasarkan permintaan dari banyak sekali kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, maka Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi pusat dan daerah," ujar Hasan melalui keterangan videonya, Senin. 

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Terima Surat Kepercayaan Tujuh Duta Besar Negara Sahabat

Program prioritas Prabowo-Gibran

Untuk diketahui, Prabowo-Gibran memiliki 17 program prioritas dan delapan program hasil terbaik cepat untuk dicapai pemerintahannya bersama Kabinet Merah Putih.

17 program prioritas

1. Swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan meningkatkan kesetaraan, kesamaan hak publik, dan digitalisasi 
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan dengan penurunan kemiskinan di bawah enam persen
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat berupa peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat 
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani 
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

8 program hasil terbaik cepat

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten 
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen

(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (Kompas.com)