Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perkumpulan kader bangsa menyarankan kepada pemerintah untuk lebih sigap dan inovatif dalam mengembangkan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

Hal tersebut bertujuan agar lebih berdampak dan mempercepat peningkatan SDM anak bangsa secara merata.

Inovasi tersebut antara lain mengembangkan program beasiswa bukan hanya untuk program degree atau paska sarjana saja, namun juga non degree atau semacam short course, pelatihan singkat yang dibutuhkan bagi para tenaga profesional mengembangkan keterampilannya.

Baca juga: Komite III DPD Nilai Tepat Pemerintah Lanjutkan Program Beasiswa PIP dan KIP Kuliah

Hal itu disampaikan Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho terkait wacana pengkajian ulang skema LPDP belakangan ini, salah satunya terkait penerima LPDP yang tak lagi dituntut harus pulang ke Indonesia.

Menurut Dimas, niatan awal pemerintah untuk meningkatkan persentase jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia melalui program LPDP sudah benar. 

Namun merujuk pada prospek ekonomi dan situasi geopolitik global saat ini, serta kebutuhan pertumbuhan nasional yang mendesak, maka kebutuhan Indonesia untuk memiliki SDM unggul dan kompetitif secara relatif cepat menjadi sangat urgen.

Baca juga: Beasiswa IASP 2025 Dibuka Bagi Dosen untuk Kuliah di Austria, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Untuk tujuan percepatan peningkatan SDM, menargetkan beasiswa hanya untuk program degree atau sarjana saja dinilai bukan kebijakan yang adaptif. 

Secara paralel, program non-degree atau berbagai kursus singkat sesuai dengan kebutuhan profesional dan sektor prioritas, baik di dalam maupun luar negeri, juga perlu diperkuat.

"Kalau bicara soal penguatan SDM unggul dan kompetitif, dalam situasi geopolitik dan ekonomi global seperti saat ini, pemerintah harus sigap dan inovatif dalam memfasilitasi program beasiswa pendidikan kepada seluruh potensi anak bangsa secara adil dan merata. Selain program sarjana dan paska sarjana, beasiswa juga seharusnya bisa disediakan untuk program non-degree atau pelatihan singkat penguatan keterampilan yang banyak disediakan lembaga pendidikan dalam dan luar negeri berkualitas sesuai profesi dan sektor yang menjadi prioritas," kata Dimas kepada wartawan, Jumat (8/11/2024)

Dimas yang juga anggota Tim Asistensi Menko Perekonomian ini menyatakan, demi mempersiapkan Indonesia maju 2045, pelatihan singkat untuk peningkatan keterampilan dan penyiapan SDM unggul di berbagai sektor profesi sangat relevan dan dibutuhkan, mulai dari bidang akademik dan penelitian, ekonomi kreatif, komunikasi, digitalisasi, sosial politik dan pemerintahan, bisnis dan ekonomi, industri, hilirisasi sampai sektor lingkungan, pertanian, perikanan dan seni budaya.

Selain itu, Dimas menambahkan pengelola beasiswa LPDP ke depannya juga perlu mempertimbangkan berbagai inovasi sosial penguatan pendidikan berkarakter, kebangsaan dan kepemimpinan kepada para penerima dan alumni LPDP. 

LPDP dapat memfasilitasi dan membuat skema kontribusi agar penerima beasiswa yang telah lulus dapat berpartisipasi membangun masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. 

Baca juga: Beasiswa Bappenas 2025 Tahap 1 Dibuka, Kuliah S2 untuk PNS, Ini Syaratnya

Hal ini bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, bahkan dengan pihak swasta.

"Indonesia ini negara besar, isu (pembangunan) masih sangat dibutuhkan, khususnya soal ketimpangan, belum meratanya pembangunan. Dan pastinya butuh emansipasi setiap warga, baik secara individu, kelompok maupun komunitas untuk membantu suksesnya berbagai program pemerintah," kata dia.

"Para penerima dan alumni LPDP, ataupun skema beasiswa pemerintah lainnya, adalah anak-anak muda potensial, punya prestasi, networking dan modal kepemimpinan, pemerintah harus dapat mengarahkan potensi besar ini secara kolaboratif dan 'gethok tular', memberi dampak lebih luas mengejar target peningkatan SDM, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kelas menengah, serta pertumbuhan ekonomi berkualitas, 8 persen," tandas doktor antropologi politik lulusan Australia ini.