Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung bergerak memberantas mafia tanah setelah mengungkap kasus perjudian online.

Hal itu disampikan Kapolri usai audiensi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Kapolri menegaskan akan membentuk satgas guna mengungkap mafia tanah.

“Kami akan support penuh dengan segera akan kita bentuk satgas bersama untuk mendukung program kebijakan dari Menteri ATR,” ucap Jenderal Sigit.

Polri mendukung apa yang menjadi program-program dan kebijakan Kementerian ATR/BPN yang mendapat KPI khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan diperlukan agar ada kepastian hukum khususnya terhadap masyarakat yang selama ini bersengketa terkait dengan hak-hak keperdataan.

“Apakah itu antar korporasi, masyarakat dengan pihak-pihak tertentu dan juga tadi bagaimana melakukan langkah-langkah untuk pemberantasan terhadap orang-orang yang selama ini melanggar aturan undang-undang atau biasa disebut dengan mafia tanah,” ujar dia.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pertemuan dengan jajaran Mabes Polri untuk koordinasi tentang strategi berbagai isu-isu tentang kejahatan di bidang pertanahan. 

Menurutnya mafia tanah salah satunya yang dibahas.

Nusron juga mengundang Kapolri untuk memberikan pengarahan dan paparan dalam rakor pemberantasan Mafia Tanah yang rencananya diselenggarakan 14 dan 15 November tahun 2024.

Peserta rakor tersebur terdiri dari pejabat BPN, kemudian pejabat polisi, pejabat kejaksaan, dan juga melibatkan unsur dari TNI. 

“Nah karena itu pada kesempatan ini kita datang ke sini untuk koordinasi. Karena kami tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa dibantu dan disupport oleh jajaran kepolisian,” ucap Nusron.

Politisi Golkar itu menilai jajaran kepolisian memiliki pasukannya lengkap, punya dimensi hukum, punya dimensi pengamanan. 

“Kami butuh dua-duanya, yaitu butuh hukum dan butuh pengamanannya,” tukasnya

Terutama keamanan dalam rangka melakukan eksekusi pemberantasan tanah maupun mengamankan dan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang hak-hak perdata pertanahan dan juga kepastian kepada investor supaya investor yang datang ke sini mau berusaha di RI.

Lebih lanjut lagi harapannya investor mau beraktivitas ekonomi di Indonesia menjadi lebih nyaman dan tidak terganggu dengan adanya ulah-ulah mafia tanah yang setiap hari dengan berbagai akal mengugat status pertanahannya.

“Kami tadi berdua sudah sepakat untuk mafia tanah kita zero toleransi, akan kita gas terus, dan yang sudah terbukti salah akan kita kenakan pasal berlapis, tidak hanya tindak pidana umum, tapi kita akan kejar sampai TPPU-nya, sampai penggunaan duitnya, tempat menyempat duitnya supaya dikembalikan kepada negara, kalau itu tanah negara, kalau itu tanahnya rakyat supaya dikembalikan kepada rakyat,” tandas Nusron.