Laporan Wartawan Tribunnews.com Erik Sinaga 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Anggota DPR RI Fraksi Golkar, yang juga pernah maju Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Halid turut berkomentar mengenai kisruh Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) terkait hasil survei Pilkada Jakarta yang dirilis Oktober 2024.

Nurdin Halid mengungkapkan bahwa Poltracking Indonesia konsisten mengedepankan kejujuran dan objektivitas dalam pengolahan data meski terhadap klien. Nurdin Halid menyebut bahwa Poltracking Indonesia jujur dalam memberikan data.

"Saya bicara sama Hanta Yuda, itu kenyataan yang saya alami bahwa dia bukan membantu saya itu bukan karena pesanan, bukan karena order," ujar Nurdin, Selasa (12/11/2024).

Ia menyebut Poltracking Indonesia telah lama dikenal sebagai lembaga survei yang menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. Pernyataan Nurdin Halid mengamini reputasi Poltracking sebagai penyedia data survei yang akurat dan dapat diandalkan.

Nurdin mengungkapkan pengalamannya yang mengesankan saat bekerja sama dengan Poltracking. Ia mengungkapkan bagaimana Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, lebih memilih memberikan data yang "pahit" apa adanya objektif, daripada data yang "manis" namun tidak sesuai realitas.

Baca juga: Tertarik Masuk Komisi VI DPR, Nurdin Halid Ingin Fokus Kembangkan Koperasi

"Pak Nurdin ikut pilgub, kalau saya bikin bagus kemudian timnya bekerja apa adanya ujungnya kalah untuk apa? Lebih baik kalau saya mau membantu lebih baik pahit supaya kerja keras ujungnya senang. Artinya bahwa dia ada objektivitas tinggi," Nurdin menirukan perkataan Hanta Yuda.

Pengakuan ini menggambarkan bagaimana Poltracking menolak untuk meng-otak atik data demi kepentingan klien. Sikap ini menunjukkan standar etika yang tinggi dalam industri survei, di mana godaan untuk "menyenangkan" klien sering kali muncul.

Nurdin menekankan bahwa objektivitas tinggi yang ditunjukkan Poltracking sangat penting dalam proses pengambilan keputusan politik. Data yang akurat, kata dia, meskipun terkadang tidak menyenangkan, justru membantu tim kampanye untuk bekerja lebih keras dan efektif.

Kesaksian ini juga membuka mata publik tentang pentingnya lembaga survei yang berintegritas dalam demokrasi. Poltracking, dengan sikapnya yang tegas menolak pesanan dan intervensi, menunjukkan peran penting lembaga survei dalam menyajikan gambaran nyata preferensi publik.

Pengalaman Nurdin Halid dengan Poltracking menjadi contoh nyata bagaimana lembaga survei seharusnya beroperasi. Kejujuran dan objektivitas yang dibuktikan Poltracking tidak hanya menguntungkan klien dalam jangka panjang, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Diketahui, hasil survei Pilgub Jakarta yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia memicu kontroversi dan berbuntut panjang.

Menurut informasi yang diperoleh, Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) telah mengeluarkan sanksi terhadap lembaga tersebut, melarangnya untuk mempublikasikan hasil survei.

Keputusan ini diambil setelah serangkaian pemeriksaan yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Oktober 2024.

Hal itu bermula dari adanya beda hasil survei antara Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengenai Pilkada Jakarta 2024.

Poltracking Indonesia kemudian memutuskan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).