Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menghadiri rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI pada Rabu (13/11/2024).

Pada rapat hari ini, Prasetya Hadi memaparkan sejumlah progran prioritas kementeriannya pada tahun 2025.

Awalnya, Prasetyo mengungkapkan bahwa Kemensetneg mendapatkan pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 2.901.862.847.000.

Baca juga: Mensesneg Prasetyo Hadi Sebut Ada Rencana Presiden Prabowo Ajak Menteri Kabinet Merah Putih ke IKN

Anggaran itu dibagi terbagi menjadi dua, yakni untuk Kemensetneg sebesar Rp 2.472.916.534.000 dan untuk Sekretariat Kabinet sebesar Rp 428.946.313.000.

"Kami sedang melakukan pemetaan dan penyusunan anggaran yang dimaksud dengan Bappenas dan Kemenkeu. Menyusun kembali program-program kerja untuk tahun 2025, menyesuaikan dengan petunjuk-petunjuk dan bapak presiden dan beberapa program prioritas pemerintah yang memerlukan dukungan sekretariat negara," kata dia di Ruang Rapat Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta.

Anggaran tersebut, digunakan untuk beberapa program prioritas tahun 2025.

Berikut program prioritas Kemensetneg tahun 2025.

1. Penyelesaian Peraturan Presiden pemisahan dan/atau penggabungan K/L

2. Penyelesaian integrasi Sekretariat Kabinet di bawah Kementerian Sekretariat Negara Amanat Perpres No. 139/2024.

3. Memfasilitasi hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi lembaga yang sekretariatnya di bawah Kementerian Sekretariat Negara, antara lain:

• Kantor Staf Kepresidenan;
• Kantor Komunikasi Kepresidenan;
• Badan Pengendalian Pembangunan & Investigasi Khusus; dan
• Dewan Ekonomi Nasional.

4. Orkestrasi publikasi, komunikasi, dan dokumentasi kegiatan Presiden

Baca juga: Mensesneg Ungkap Alasan Kabinet Merah Putih Kenakan Seragam Warna Khaki Khas Prabowo

5. Peningkatan pengelolaan istana-istana Kepresidenan sebagai the ultimate showcase of Indonesia.

6. Penyelesaian proses seleksi ajudan dan Dokter Pribadi Presiden

7. Penataan organisasi dan peta jabatan Kemensetneg

8. Pemantauan dan evaluasi serta penyusunan rekomendasi
kebijakan Pemerintah.

9. Penyelenggaraan Sidang Kabinet.