Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Duduk perkara pernyataan Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap kampungan.
Diketahui, pernyataan OTT KPK kampungan awalnya disampaikan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Lalu, dalam fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Rabu (20/11/2024), Hasbiallah Ilyas pun menyatakan hal serupa.
Saat itu, Hasbiallah Ilyas mengungkapkan OTT KPK adalah upaya pemberantasan korupsi yang kampungan.
Ia meminta tanggapan kepada calon Dewas KPK saat itu, Wisnu Baroto, agar OTT KPK ditiadakan saja.
"Saya minta tanggapan Bapak, bagaimana OTT ini kalau bisa tidak ada di negeri ini?" kata Hasbi saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI dilansir Kompas.com.
Pasalnya, menurut Hasbiallah Ilyas, OTT KPK adalah kegiatan pemborosan anggaran.
Sebab, korupsi sudah terjadi dan negara kembali harus dirugikan untuk membiayai upaya tangkap tangan oleh KPK.
"Saya pernah tanya salah satu mantan pimpinan KPK, untuk mengejar OTT satu tahun berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini, KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa?"
"OTT satu tahun, sudah satu tahun setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap," ujar Hasbiallah Ilyas.
Untuk menghindari kerugian negara tersebut, dia lantas menyarankan agar KPK menghubungi orang yang terindikasi korupsi tersebut, alih-alih melakukan OTT.
Baca juga: Ketua Harian DPP PKB Tegur Anggota Fraksi Soal Pernyataan OTT Kampungan
"Kenapa kita tidak bisa, kalau nanti Bapak terpilih, Bapak harus mengambil sikap ekstrem."
"Kalau sudah tahu misalnya salah satu pejabat negara, gubernur atau bupati melakukan korupsi atau indikasi melakukan korupsi itu paling tidak kita sampaikan, kita telepon: ‘Hai Bapak jangan melakukan korupsi. Melakukan korupsi, Anda saya tangkap', kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan," lanjut Hasbiallah Ilyas.
PKB Bereaksi
Hasbiallah Ilyas yang diketahui merupakan kader dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun mendapatkan teguran dari partai yang dinaunginya.
Ketua Harian DPP PKB, Ais Shafiyah Asfar, berbeda pandangan dengan Hasbiallah Ilyas terkait OTT yang selama ini kerap dilakukan KPK.
Menurut Ais, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun.
Namun, OTT menjadi salah satu instrumen yang tetap perlu dilakukan dalam pemberantasan korupsi.
"Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT, bagi saya OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, tapi OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan," kata Ais, Senin (25/11/2024).
Hal lain yang perlu ditekankan adalah bagaimana pemerintah fokus meningkatkan pencegahan korupsi di semua lini.
"Harus kita garis bawahi prinsip utama dalam pemberantasan korupsi adalah upaya pencegahan."
"Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif," ujar Ais.
Menurut dia, jika langkah tersebut bisa dijalankan dengan baik, praktik korupsi, kolusi dan juga nepotisme (KKN) dapat diminimalisir.
"Sebetulnya kalau sistem keuangan kita diperketat lagi, misalnya dengan e-planning, e-budgeting, e-procurement, saya yakin KKN bisa dihentikan. Dengan begitu juga akan mengurangi dan menghilangkan OTT."
"Selain itu saya kira juga perlu ada komitmen untuk reformasi sistem politik kita. Kalau muara masalah korupsi banyak yang bilang dari sistem politik yang transaksional, ya seharusnya ini yang diubah, diperbaiki lagi," lanjut Ais.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Chaerul Umam)(Kompas.com)