Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan sektor sosial, berpotensi menurun.

Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama.

Rasio pajak terhadap PDB, yang sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. 

Diperkirakan angka ini akan stagnan hingga 2024. Beban pembayaran bunga utang yang tinggi membatasi alokasi anggaran untuk belanja produktif, yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi.

Tanpa kebijakan fiskal yang tepat, termasuk perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, ruang fiskal akan semakin sempit, dan pertumbuhan ekonomi bisa terhambat.

Di tengah tantangan ini, digitalisasi muncul sebagai solusi potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai $90 miliar pada 2024, meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dengan membangun ekosistem digital yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengatasi berbagai hambatan ekonomi. 

Teknologi seperti AI generatif dapat dioptimalkan di sektor pertanian, membantu mencapai swasembada pangan melalui prediksi cuaca yang lebih akurat dan efisiensi pengelolaan lahan.

Digitalisasi juga dapat meningkatkan produktivitas di sektor industri dan pemerintahan, mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Namun, digitalisasi saja tidak cukup. 

Reformasi birokrasi yang mendalam menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efisiensi anggaran, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan bisnis. 

Selain itu, penguatan sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas menjadi fondasi penting. 

Hanya dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan struktural yang dihadapi saat ini.