Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Eko Harjanto, menilai pembahasan Rancangan Permenkes perlu melibatkan lebih banyak pihak terkait agar hasil akhirnya tidak merugikan salah satu sektor.

Dalam Permenkes tersebut terdapat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.  

"Kami berharap pembahasan ini dilakukan secara inklusif dengan mengundang semua pihak yang terdampak, termasuk asosiasi petani dan industri,” kata Eko melalui keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

Dirinya menyoroti Rancangan Permenkes yang diinisiasi oleh Kemenkes terkait penyeragaman kemasan rokok.

Aturan ini dinilai melebihi standar Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang notabene tidak diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.  

"Kami menerima banyak keluhan dari asosiasi petani dan industri. Mereka merasa pengaturan yang terlalu ketat justru akan menghambat kontribusi industri hasil tembakau (IHT) terhadap ekonomi, termasuk pembayaran cukai,” kata Eko.

Eko juga mengingatkan bahwa IHT memiliki multiplier effect yang besar.

Hal ini mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga kontribusi terhadap pendapatan negara.

"Kami berharap kebijakan yang dihasilkan (untuk IHT) tidak mengekang, melainkan seimbang antara perlindungan kesehatan dan keberlangsungan industri," pungkas Eko.