Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo meminta usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada), seperti gubernur, bupati, dan wali kota, ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dikaji secara mendalam.

"Sebaiknya dikaji dulu dengan mendalam," kata Ganjar, saat dikonfirmasi pada Jumat (13/12/2024).

Baca juga: PKB Dukung Langkah Prabowo Perbaiki Sistem Politik, Salah Satunya Pemilihan Gubernur Melalui DPRD

Ganjar menjelaskan, sistem Pilkada secara langsung yang diterapkan saat ini sebelumnya diadopsi untuk mengatasi berbagai persoalan dalam mekanisme pemilihan melalui DPRD. 

"Dulu dilakukannya Pilkada langsung karena ada problem saat pemilihan di DPRD. Ada argumen tidak merepresentasikan kehendak rakyat, terjadi jual beli dukungan," ujarnya.

Baca juga: Calon Kepala Daerah Sarmi Papua Akui Ajukan Gugatan ke MK karena Ikhtiar Demokrasi

Karenanya, dia menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembahasan terkait perubahan sistem pemilihan

"Maka kalau sekarang muncul pikiran lain sebaiknya undang pemangku kepentingan. Ojo kesusu," ucap Ganjar.

Menurut Ganjar, apapun sistem yang dipilih, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas pemangku kepentingan dan penegakan aturan.

"Mau sistem apapun yang akan dipakai kalau masing-masing dari pemangku kepentingan tidak mau ikut aturan atau penegak aturannya lemah, maka hasilnya akan buruk," ucap mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Ganjar mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pembahasan terkait isu tersebut di internal PDIP.

"Belum ada pembicaraan di internal kami. Tentu PDIP tidak reaktif. Maka saya mengingatkan," tegasnya.

Usulan ini sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Prabowo saat pidato pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut. Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.