Baca tanpa iklan
"Maka kemudian pemerintah tahu, menyadari itu maka yang diperlakukan adalah selektif. Apa itu selektif? Pilah pilih. Apa itu pilah pilih yang dianggap barang mewah saja," kata dia.
"Tapi ternyata pengenaan terhadap barang mewahnya ternyata juga masih berdampak kepada hal-hal yang sektor mikro. Ya sudah kalau itu masih terjadi akan kita sampaikan, akan dibahas," tukas Muzani.
Petisi Tolak PPN 12 Persen
Lima orang warga mendatangi gedung Sekretariat Negara (Setneg), pada Kamis, (19/12/2024). Mereka membawa petisi untuk diserahkan ke pemerintah berisi penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.
"Ini adalah tanda tangan yang dihimpun secara digital melalui petisi online oleh hampir 113 ribu lebih dan akan terus bertambah yaitu penolakan untuk PPN 12 persen. Jadi petisi online tersebut kami himpun kami cetak dan akan kami serahkan ke Setneg untuk disampaikan," kata perwakilan warga Risyad Azhari.
Petisi tersebut kata dia dihimpun sejak 19 November secara daring. Petisi mewakili warga yang selama ini tidak setuju dengan kenaikan PPN.
"Warga sipil aja. Ga ada aliansi yang bagaiman bagaiman. Jadi ini memang secara organik teman teman dari internet. Jadi kita juga cuma menjadi jembatan doang. Ini semua partisipasi dari teman-teman di internet," katanya.
Sebelum menyerahkan petisi, para warga yang menolak kenaikan PPN berkumpul terlebih dahulu di silang Monas, Jakarta. Sebanyak 300 orang akan mengantarkan petisi langsung ke Sekretariat Negara. Hanya saja yang diperbolehkan masuk hanya 5 orang saja.
"Ya tadi kita kumpul di titik aksi kamisan. Kurang lebih ada 200-300 orang niatnya tadi mau nganter sampai sini cuma ya memang ga bisa semuanya jadi hanya perwakilan saja," tuturnya.
Menurut dia, kenaikan PPN menjadi 12 persen sangat memberatkan dalam kondisi sekarang ini. Kelas menengah terus turun jumlahnya karena beban hidup semakin berat.
"Jelas kita tahu bahwa PPN 12 persen ini dirancang di tahun 2021, yang kalau kita lihat relevansinya hari ini, tidak relevan dari ekonomi warganya sendiri, dari tabungannya sendiri. Kita lihat terus merosot kan. Kita lihat juga middle class sudah rontok ke bawah ya kan. Jadi rasa-rasanya tidak bijak kalau dipaksakan untuk terus naik PPN nya ke 12 persen, jadi kami harap itu (kenaikan PPN) dibatalkan," katanya.