Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Istana merespons pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang menyebut anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir dan tak punya dana.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan anggaran IKN yang diblokir bukan berarti anggarannya tidak ada.
"Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di Otorita IKN," ujar Hasan, di Gedung Kwarnas, Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Ia mengatakan, anggaran pembangunan IKN yang digelontorkan tidak kecil, sehingga dipastikan progresnya akan terus berjalan.
"Masih jalan kan. Itu kan Rp 48 triliun dalam 5 tahun, itu kan enggak kecil."
"Kan IKN jalan terus. Komitmennya baru beberapa hari yang lalu sih teman-teman juga meliput kan. Ada konferensi pers dari Menko Infrastruktur, ada Kepala Otorita IKN, ada Menteri PU," ujar Hasan.
Hasan juga menegaskan, Presiden Prabowo masih dengan komitmennya untuk meneruskan pembangunan IKN.
"Yang jelas komitmen dari Presiden kan beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur."
"Bahwa, selama 5 tahun ke depan, Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan," tegas Hasan.
Hasan juga menyebut, pihak swasta nantinya juga akan dilibatkan dalam pembangunan IKN.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebelumnya memastikan bahwa pembangunan IKN terus dilanjutkan.
Baca juga: Ikuti Perintah Prabowo, Anggaran Kementerian PU untuk IKN Telah Diblokir
Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan yang akan digunakan secara bertahap untuk periode 2025- 2029.
“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini."
"Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” kata AHY, Senin (3/2/2025).