Berdasarkan data tersebut, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut mencapai Rp 40,29 triliun.
Anggaran tersebut mencakup pengadaan sumber daya air sebesar Rp1,45 triliun, binamarga Rp 18,32 triliun, cipta karya Rp 12,09 triliun, serta perumahan Rp 8,43 triliun.
Selain itu, Dody mengungkapkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemangkasan anggaran hingga Rp 81,38 triliun.
Baca juga: VIDEO Istana Buka Suara Soal Anggaran Pembangunan IKN: Jika Diblokir, Bukan Berarti Tidak Ada
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka efisiensi anggaran.
Semula, pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp 110,95 triliun.
Namun, setelah pemangkasan, pagu anggaran kementerian tersebut menyusut menjadi Rp 29,57 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi keputusan Presiden RI Prabowo Subianto Yang memangkas anggaran Badan Otorita IKN (OIKN).
Diketahui, anggaran Badan Otorita IKN OIKN dipangkas sebesar 75 persen, atau sekitar Rp 4,8 triliun. Adapun total pagu awal mencapai Rp 6,39 triliun.
Menurutnya, semua kementerian dan lembaga yang terkait dengan pembangunan infrastruktur memang mengalami pemangkasan.
Karenanya, nantinya ada sejumlah penyesuaian dalam pembangunan IKN.
“Tentunya pembangunan IKN ini menghadapi berbagai penyesuaian, ada pengurangan dan juga efisiensi di berbagai aspek tentunya ini juga menuntut kita semua untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yang sudah berjalan selama ini," ujar AHY.
AHY menjelaskan hal yang terpenting adalah tidak boleh satu pun anggaran negara yang keluar tidak efisien. Sebaliknya, ia meminta semua pihak untuk lebih bijak dalam menentukan urgensi pembangunan.
"Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebut kebocoran oleh bapak presiden, termasuk juga kita harus bijak untuk menentukan mana yang memiliki urgensi terlebih dahulu," jelasnya.
Karenanya, kata AHY, pihaknya mendukung pemerintah dalam mengevaluasi terhadap sejumlah pembangunan yang sedang berlangsung.