TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) meluncurkan hasil survei terbaru yang menakar seberapa jauh persepsi publik atas keterlibatan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam perkara korupsi buron KPK Harun Masiku.

Survei terbaru LSI bertajuk Kinerja Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi yang dipublikasikan hari ini, Minggu (9/2/2025) menyatakan, sebanyak 70 persen lebih responden percaya ada keterlibatan Hasto dalam kasus Harun Masiku.

"Jadi kalau di sini kita lihat ada 77 persen masyarakat percaya bahwa sekjen PDIP itu memang terlibat dalam kasus Harun Masiku ini, kasus yang sudah berlangsung cukup lama, sudah 6 tahunan," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan di YouTube LSI.

Hasil tersebut juga didapati kata Djayadi dari 36,2 persen responden yang mengaku mengetahui perkembangan perkara Hasto.

Djayadi lantas menilai, kepercayaan masyarakat terhadap keterlibatan Hasto juga dijadikan salah satu aspek masih positifnya penilaian pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Jadi ini mencerminkan ini salah satu cerminan dari atau penyebab dari mengapa masyarakat memberikan penilaian masih positif kepada kinerja pemberantasan korupsi," ujar Djayadi.

Perkara yang menyeret Sekjen PDIP itu juga kata Djayadi, menjadi salah satu aspek yang memberikan citra positif bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, kinerja KPK dalam mengungkap tindakan-tindkaan korupsi masih dilakukan secara baik.

"Jadi kasus Hasto Kristiyanto ini cukup memberi citra positif kepada KPK sehingga kinerja pemberantasan korupsi dianggap baik dan juga kasus-kasus tindakan-tindakan yang dilaksanakan Kejaksaan Agung."

"Ini juga menyumbang juga terhadap masih positif nya penilaian terhadap pemberantasan korupsi pemerintahan," kata dia.

Sebelumnya, LSI juga menampilkan hasil perihal penilai masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam hasilnya, dominan masyarakat menilai positif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: Usaha Hasto demi Harun Masiku Jadi DPR: Tawari Riezky Aprilia Jabatan BUMN-Kendalikan Operasi Senyap

"Ada 44,9 persen yang menilai pemberantasan korupsi setelah 100 hari pemerintahan di Januari ini di angka 44 persen. Ini positif dibandingkan dengan yang menilai buruk atau negatif itu 26,2 persen yang sedang 24,4 persen," kata Djayadi.

Meski dinilai positif, penilaian publik di awal pemerintahan ini bisa jadi tercampur antara evaluasi dengan harapan.