Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Instruksi Presiden (Inpres) Prabowo Subianto nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, memantik sejumlah respons.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai efisiensi anggaran bagus untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.
Apalagi, bila efisiensi tidak sekadar pemangkasan, namun refocusing ke sektor yang lebih berdampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
"Misalnya, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas, seperti belanja infrastruktur publik, bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/2/2025).
Masyarakat dinilai bisa langsung merasakan dampak dari efisiensi anggaran.
Dana penghematan anggaran, lanjutnya dapat dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi.
"Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat," terang Achmad.
Efisiensi anggaran juga membuka peluang untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).
Dana hasil efisiensi dapat dialokasikan untuk memperkuat dukungan terhadap sektor usaha kecil, baik melalui subsidi bunga pinjaman maupun skema kredit yang lebih fleksibel.
Tanggapan DPR
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, turut mendukung instruksi efisiensi anggaran ini.
Baca juga: Bahlil Enggan Komentari soal Efisiensi Anggaran: Bukan Domain Saya, Itu Ranah Kemenkeu
Politisi NasDem ini menilai efisiensi anggaran merupakan kewajiban pemerintah dalam memastikan ruang fiskal yang lebih optimal.
Dikutip dari laman NasDem, Fauzi mengatakan efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak substansial, seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK)
"Selama ini banyak pemborosan yang tidak perlu, padahal anggaran bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih substansial," kata Fauzi, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, penghematan anggaran memungkinkan pemerintah mewujudkan berbagai program prioritas presiden, seperti program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, serta ketahanan energi.
“Penghematan ini menjadi penting agar visi-misi Pak Prabowo bisa terlaksana dengan baik pada 2025 hingga 2029,” tambahnya.