Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa aksi bertajuk Indonesia Gelap melakukan long march atau pawai dari arah Jalan Merdeka Selatan menuju bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) sekira pukul 16.00 WIB.
Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa berbagai universitas itu membawa berbagai spanduk berisi aspirasi mereka.
Sejumlah aspirasi yang termuat dalam spanduk-spanduk tersebut di antaranya "Adili Jokowi", "Seratus hari yang buruk", "Indonesia Darurat Pendidikan! Jangan khianati amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa", dan "IKN Mangkrak".
Selain membawa spanduk, mereka juga mengibarkan sejumlah bendera dari kelompoknya masing-masing.
"Pak Polisi, aspirasi kita aspirasi kalian juga Pak! Elpiji mahal Bapak yang kena, BBM naik Bapak juga yang kena! Kalian rakyat atau bukan Pak Polisi?" teriak orator di atas mobil komando.
Mereka lalu bergabung dengan massa aksi mahasiswa dari sejumlah kampus yang tiba lebih dulu.
Baca juga: Hari Ini Puncak Demo Indonesia Gelap, Mahfud MD Minta Pemerintah Hargai sebagai Aspirasi
Bawa 9 Tuntutan
Dilansir dari Kompas.com, terdapat sembilan tuntutan terbaru dalam puncak demo bertajuk "Indonesia Gelap" yang kembali digelar massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025).
Pertama, mengkaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025.
Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
Ketiga, evaluasi program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden RI.
Baca juga: Respons Indonesia Gelap, Wakil Ketua MPR: Optimisme Akan Membuat Bangsa Cerah dan Maju
Keempat, menolak revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang menurut BEM SI bermasalah.
"(Kelima) menolak dwifungsi TNI, (keenam) sahkan Undang-Undang perampasan aset," ungkap Herianto saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (20/2/2025).
Ketujuh, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
Kedelapan, menolak impunitas dan tuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.