Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengalami efisiensi anggaran hingga mencapai Rp 1,3 triliun.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyampaikan, dampak efisiensi itu dalam bentuk pengurangan belanja modal hingga perjalanan dinas dalam dan luar negeri.
Baca juga: Tanggapan Luhut Soal Efisiensi Anggaran Akan Berdampak ke Pertumbuhan Ekonomi
"Kena (efisiensi) Rp 1,3 triliun. Kunjungan-kunjungan, ada belanja modal, ada kunjungan," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
"Pokoknya perjalanan, bagaimana mau ke luar negeri kalau enggak ada anggaran," imbuhnya.
Adies mengatakan, seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR sedang pusing karena terkena efisiensi.
Bahkan menurutnya DPR bingung untuk menggaji para pegawai setelah Mei 2025.
"Kita ini kalau sampai apa, dibintangi terus sampe bulan Mei bisa-bisa bingung bayar gajian kita juga," ujarnya.
Kendati demikian, Adies tak menyebut detail total anggaran DPR RI saat ini.
Ia hanya mengatakan DPR harus efektif mengelola anggaran yang terkena efisiensi.
Baca juga: Benarkah Efisiensi Anggaran untuk Bayar Utang RI Jatuh Tempo 2025? Ini Respons Legislator PDIP
"Jadi harus, pokoknya semua kena efisiensi. Jadi harus ikat pinggang keras-keras," pungkasnya.
Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Inpres ini menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.