TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia agar segera fokus bekerja dan siaga untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025. 

Pada awal Ramadhan ini, Tito meminta para kepala daerah yang baru saja menyelesaikan pembekalan di Akmil Magelang itu untuk langsung turun tangan memastikan kesiapan daerahnya.

Dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan pada 17 Februari 2025, dengan nomor 400.6.1/749/SJ, Mendagri meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk siaga penuh menghadapi tantangan arus mudik tahun ini.

SE ini mengharuskan Pemda mengidentifikasi titik rawan yang dapat mengganggu kelancaran perjalanan, termasuk potensi bencana yang mungkin terjadi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Masing-masing daerah harus siap mendukung kelancaran arus lalu lintas, baik di daerah asal, perlintasan, maupun tujuan mudik Lebaran 2025.

“Mendukung dan memastikan kelancaran arus lalu lintas pada masa mudik lebaran, terutama pada daerah-daerah asal, perlintasan, dan tujuan mudik Lebaran tahun 2025,” ujar Mendagri sebagaimana tertulis dalam SE tersebut.

Baca juga: Korlantas Polri Akan Fungsikan Tol Jakarta-Cikampek II Urai Kepadatan Arus Mudik Lebaran 2025

Diberitakan, ratusan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 baru saja menyelesaikan pembekalan atau retret yang diselenggarakan pemerintah pusat di Akmil Magelang, Jawa Tengah, 21–28 Februari 2025.

Namun, masih ada beberapa kepala daerah yang belum mengikuti kegiatan tersebut daan direncanakan mengikuti pada gelombang kedua musai Lebaran 2025.

Kesiapsiagaan Dimulai dari Sekarang

Dalam SE Mendagri tersebut, Tito juga meminta Pemda untuk membentuk posko Lebaran 2025 bersama Forkopimda dan pihak terkait lainnya, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan kesiapsiagaan serta memastikan pengendalian dan pemantauan arus mudik sejak 24 Maret hingga 7 April 2025.

Salah satu langkah penting adalah memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang, yang termasuk di dalamnya pengujian KIR berkala untuk bus-bus antar kota, memastikan kendaraan memenuhi standar keselamatan dan kelayakan teknis. Pemda juga diminta memperbaiki infrastruktur yang mendukung jalur mudik, seperti jalan rusak, serta mempercepat proses pengadaan barang dan jasa terkait pemeliharaan jalan.

Mitigasi Bencana dan Keamanan

Dalam menghadapi mudik Lebaran, Pemda juga harus siap mengantisipasi risiko bencana yang dapat mengganggu kelancaran perjalanan, baik itu bencana hidrometeorologi, vulkanologi, atau kebakaran. 

“Mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko kejadian bencana seperti hidrometeorologi, vulkanologi, dan kebakaran yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas arus mudik lebaran,” kata Mendagri.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pentingnya pelayanan informasi yang efektif kepada pemudik. Layanan call center di daerah harus dimanfaatkan untuk memberikan informasi seputar lalu lintas, cuaca, dan kejadian darurat.