Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, KBRI Bangkok, dan KBRI Yangon sedang berkoordinasi dengan otoritas Thailand dan Myanmar untuk memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) dari wilayah konflik bersenjata di Myawaddy, Myanmar.
Ratusan WNI tersebut diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Mereka diduga dipekerjakan di industri penipuan daring yang berpusat di Myawaddy.
Myawaddy sendiri merupakan wilayah perbatasan antara Myanmar dengan Thailand yang merupakan kawasan konflik bersenjata dan tidak dikuasai Tatmadaw atau militer Myanmar.
Kawasan tersebut jadi satu pusat industri online scam dan erat kaitannya dengan perjudian online yang banyak mempekerjakan warga negara luar termasuk Indonesia.
Baca juga: Kemlu Ungkap WNI Diduga Korban TPPO dan Penipuan Online di Myanmar Mencapai 525 Orang
Saat ini tim Kemlu dan perwakilan RI tengah berada di Maesot, kota perbatasan antara Thailand dan Myanmar.
Duta Besar RI di Bangkok, Rachmat Budiman didampingi Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, melangsungkan pertemuan khusus dengan Gubernur Provinsi Tak, Chucheep Phongchai beserta instansi terkait.
Dalam pertemuan dibahas mengenai kepastian kelancaran pelintasan para WNI dari Myawaddy di Myanmar ke Maesot di Thailand.
Baca juga: Cerita WNI Jadi Online Scam di Kamboja & Myanmar: Tak Digaji, Disiksa, Ditarget 4.000 Dolar Perbulan
Keamanan jalur darat Myawaddy-Yangon, Myanmar tidak memungkinkan.
Sehingga, Thailand dipilih untuk transit para WNI yang masuk rombongan repatriasi.
Dalam kesempatan itu Gubernur tak memastikan fasilitas pelintasan para WNI dari Myawaddy ke Maesot dan pengawalan menuju Bangkok, untuk selanjutnya diterbangkan ke Jakarta.
Sebelum diterbangkan ke Jakarta, otoritas Thailand akan lebih dulu mengidentifikasi korban TPPO lewat proses National Referral Mechanism, dan pemeriksaan kesehatan serta keimigrasian.
Sebanyak 554 WNI tersebut direncanakan tiba bertahap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 18 dan 19 Maret 2025.
Sebelum diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing untuk dipulangkan, para WNI ini akan menjalani interview, rehabilitasi, dan reintegrasi.
Proses interview ini dilakukan karena ratusan WNI yang direpatriasi tak menutup kemungkinan bukan hanya berstatus korban. Melainkan diduga juga ada pelaku.
Proses ketibaan dan pemulangan ke daerah asal akan dikoordinasikan oleh Kemenko Polkam dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.