Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar mengatakan, anggaran untuk Rapat Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang (UU) TNI masuk dalam anggaran prioritas DPR.
Indra menjelaskan, DPR memang terkena efisiensi anggaran sebesar 50 persen.
Baca juga: Usman Hamid Pertanyakan Pembahasan Revisi UU TNI Digelar Tertutup di Hotel Mewah: Janggal
Namun pembahasan rancangan undang-undang strategis tetap menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran yang tersisa.
"DPR juga kena efisiensi juga, yang 50 persen juga kita tetap kena gitu ya. Tetapi kan untuk RUU, RUU strategis segala macam, kita masih punya anggaran yang 50 persen-nya lagi, dan itu tentu menjadi prioritas kita juga karena RUU ini juga bagian dari target legislasi DPR," kata Indra, dikutip Minggu (16/3/2025).
Menurutnya, DPR memiliki anggaran cadangan yang digunakan secara hati-hati untuk penyelesaian regulasi, terutama yang memerlukan pembahasan intensif.
"Jadi kalau keterkaitan dengan penghematan, ini kita masih punya anggaran cadangan dari yang 50 persen dengan sangat hati-hati tentu kita menghitung RUU apalagi yang harus diselesaikan dengan format konsinyir gitu," ujar Indra.
Baca juga: Ini Pemilik Hotel Fairmont Jakarta, Lokasi Rapat Panitia Kerja Revisi UU TNI: Layanan Bintang 5+
Terpisah, Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai langkah ini lebih dari sekadar mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat bagi anggota DPR, tetapi mencerminkan upaya kompromi dalam pembahasan isu-isu krusial terkait revisi UU TNI.
"Komisi I DPR dan wakil pemerintah memilih rapat di hotel bukan karena sekedar ingin cari tempat yang nyaman untuk beristirahat, tetapi mereka justru cari tempat nyaman untuk berkompromi," ucap Lucius saat dihubungi, Minggu.
Lucius berpendapat, beban untuk mencapai kompromi menjadi alasan Komisi I DPR dan pemerintah menggelar rapat secara sembunyi-sembunyi.
Sebab, kata dia, kompromi akan sulit apabila rapat digelar di Gedung DPR mudah diawasi masyarakat melalui jurnalis hingga masyarakat sipil.
"Jadi kompromi memang pasti akan afdol di tempat tersembunyi karena melalui kompromi bisa jadi ada banyak hal yang ditransaksikan," ujar Lucius.
Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah memang tengah kebut membahas revisi UU tentang TNI.
Revisi tersebut mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.