Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI digelar secara tertutup di hotel mewah bertentangan dengan prinsip efisiensi Presiden Prabowo.
Diketahui Rapat Panja DPR dan pemerintah membahas RUU TNI digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, selama dua hari telah selesai dilaksanakan.
Baca juga: Rocky Gerung Curigai Rapat Revisi UU TNI di Hotel yang Diprotes, Singgung Draft Misterius
"Bagi saya rapat itu jelas buang-buang uang. Bertentangan dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden Prabowo," kata Ray, Minggu (16/3/2025).
Kata Ray, Presiden Prabowo yang mencanangkan efisiensi itu tapi malah lingkarannya tidak mempraktikannya.
"Itu kan partai-partainya Pak Prabowo, partai yang dukung Pak Prabowo semua. Harusnya berikan contoh dari mereka soal efisiensi itu," kata Ray.
Pemerintah dinilainya kalau urusan rakyat, efisiensi. Sementara urusan melayani pejabat tetap saja kelas nomor satu.
"Jadi sangat jauh dari semangat efisiensi. Lebih-lebih karena pembahasannya ini sebetulnya tinggal ketuk palu," lanjut Ray.
"Ngapain mereka lama-lama di sana. Kecuali mereka bertengkar soal kementerian dan lembaga yang dapat diisi anggota TNI aktif. Kenyataannya mereka setuju saja dengan usulan Prabowo," tandasnya.
Diketahui Rapat Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang (UU) TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025) menuai sorotan masyarakat.
Baca juga: Rapat Tertutup Panja RUU TNI Diwarnai Penolakan Hingga DPR-Pemerintah Kompak Tak Beri Kesimpulan
Sebab, rapat yang digelar di hotel mewah secara tertutup tersebut kontras dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar mengatakan, rapat tersebut sesuai Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 254, yang memungkinkan penyelenggaraan rapat dengan urgensi tinggi di luar gedung parlemen dan atas seizin pimpinan DPR.
"Ya jadi kita bicara aturan dulu gitu ya, aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgenitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di Gedung DPR," kata Indra saat dihubungi pada Sabtu (15/3/2025).
Menurut Indra, pemilihan Hotel Fairmont dilakukan setelah pihak sekretariat menjajaki beberapa hotel. Dari lima hingga enam hotel yang dipertimbangkan, hanya Fairmont yang tersedia dan memenuhi kebutuhan teknis Panja revisi UU TNI.
"Nah teman-teman sekretariat itu memang menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel ya, tetapi yang available itu satu ya, pertimbangannya yang available dengan format Panja RUU ini," ujar Indra.