TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Herwyn JH Malonda menegaskan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) harus diperkuat demi menjaga hak rakyat. 

Ia menekankan pentingnya memastikan proses PSU berjalan sesuai kehendak pemilih. Herwyn menyoroti potensi pelanggaran dan kerawanan yang bisa terjadi dalam PSU. 

Ia pun meminta jajaran Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat komunikasi serta sosialisasi kepada publik terkait langkah-langkah pengawasan yang dilakukan.

“Pastikan kita melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan, terutama dalam pengurusan surat dan dokumen. Putusan MK justru memperluas aspek verifikasi yang sebelumnya tidak diatur secara mendetail,” ujar Herwyn dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).

"Pastikan pengawasan berjalan sesuai ketentuan, terutama dalam pengurusan surat dan dokumen. Putusan MK justru memperluas aspek verifikasi yang sebelumnya belum diatur secara detail," ujar Herwyn.

Terkait anggaran, ia meminta agar kebutuhan pengawasan PSU diperhatikan dengan cermat. 

Jika anggaran terbatas, ia menginstruksikan Bawaslu provinsi untuk melakukan supervisi dan koordinasi daring secara rutin guna mencegah potensi pelanggaran yang bisa menyebabkan PSU berulang.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Totok Hariyono, juga menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pengawasan PSU.

“Kita tidak boleh surut hanya karena anggaran dipangkas demi efisiensi. Jangan takut menghadapi PSU, lakukan pengawasan kita yang maksimal, efisiensi bukan alasan untuk mundur, melainkan tantangan agar kita lebih kreatif dan tangguh,” pungkasnya.