TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP mendatangi kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025), untuk bertemu dengan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

Ketua Umum Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur mengatakan, pihaknya meminta agar pembahasan revisi KUHAP dilakukan secara transparan.

Menurut Isnur, beberapa produk legislasi yang dibuat DPR selama ini tidak melalui mekanisme semestinya.

"Jadi kami mendesak agar diperbaiki prosesnya. Agar ada kejujuran dan membangun kepercayaan dari masyarakat," kata Isnur di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Baca juga: YLBHI Kritisi Perpol Nomor 3 Tahun 2025 terkait Pengawasan Terhadap Jurnalis Asing dan Peneliti

Dia mendorong agar pembahasan revisi KUHAP dilakukan secara transparan agar sesuai harapan masyarakat.

"Kami juga mendesak agar proses itu setiap tahapan dibuka, disampaikan kepada publik. Agar apa? Agar apa yang mereka bahas itu sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Isnur.

Isnur juga meminta Komisi III DPR melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan revisi KUHAP.

"Agar apa? Agar masalah-masalah yang selama ini tertampung dan tertangani. Jangan sampai ini kayak pembahasan yang dikejar waktu, tapi tidak menyelesaikan masalah," ungkapnya.

Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan terdiri dari YLBHI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), hingga Amnesty International Indonesia.