Farah menegaskan bahwa Komisi I DPR RI siap memberikan dukungan regulasi jika digitalisasi ini benar-benar dijalankan secara serius. 

Namun, ia mengingatkan agar proses ini tidak dijadikan ajang pencitraan semata.

“Jika Pemkab Sumedang serius, kami di DPR siap back-up. Tapi jika ini hanya proyek pencitraan, masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban,” tegasnya.

Farah juga, menekankan pada inklusivitas dan keberlanjutan dalam transformasi digital. 

“Tantangan kita ke depan adalah bagaimana mempercepat adopsi teknologi tanpa mengorbankan keamanan, dan memastikan UMKM tidak tertinggal dalam proses ini,” pungkas Farah.

Adapun, dalam akselerasi digital ini, Pemkab Sumedang dalam mengakselerasi berkolaborasi dengan PT Kampung Makmur dan Mbizmarket.