Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ikut mengomentari polemik pembubaran organisasi masyarakat (ormas).
Menurutnya, pemerintah tidak boleh tebang pilih dalam membubarkan unsur-unsur premanisme berkedok ormas.
Termasuk ormas-ormas yang di dalam struktur organisasinya ada unsur pejabat sekalipun.
"Sebenarnya jawabannya sudah jelas, karena banyak dari ormas-ormas preman tadi pembinanya para pejabat. Nah, kalau pembinanya pejabat, bagaimana ceritanya?" ujar Habib Rizieq pada Selasa (6/5/2025) dilansir Tribun Jakarta.
Pemerintah, lanjut Habib Rizieq, berani membubarkan ormas yang dipimpinnya, Front Pembela Islam (FPI), yang diklaim sebagai organisasi sosial, kemasyarakatan dan kemanusiaan.
Namun, pemerintah terkesan tak berani ambil sikap tegas terhadap organisasi premanisme.
Ia pun meminta agar ormas preman yang sudah secara sistematis dan struktural terbukti melakukan keresahan di masyarakat, dibubarkan.
"Kalau sudah struktural, masif, memang organisasi ini sok jago di berbagai daerah jadi tukang peras, meresahkan masyarakat, bubarkan nggak peduli pembinanya siapa," kata Habib Rizieq.
Bahkan, lanjut Habib Rizieq, presiden sekalipun layak hengkang dari organisasi masyarakat jika menjabat sebagai dewan pembina.
Menurutnya, rakyat kini sudah muak dengan keberadaan ormas
"Saya minta pejabat-pejabat tinggi termasuk presiden sekalipun, kalau namanya masih tercantum sebagai pembina organisasi semacam ini segera tarik namanya, itu akan memalukan si pejabat karena ke depan rakyat sudah muak dengan yang begini," kata Habib Rizieq.
Baca juga: Menko Polkam Pimpin Rakor Premanisme & Ormas Meresahkan, Satgas Dibentuk, Bersih-Bersih Dimulai
Pemerintah Bersih-Bersih
Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk melakukan bersih-bersih ormas yang di dalamnya mengandung unsur premanisme.
Sebanyak 19 unsur kementerian/lembaga pun dikumpulkan di kantor Kemenko Polkam RI Jakarta pada Selasa (6/5/2025), untuk membahas hal ini.
Mereka di antaranya Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kementerian Hukum, dan Kementerian Luar Negeri.
Lalu Kementerian HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Perdagangan.