"Saya setuju bahwa asosiasi profesi harus mampu memberi jaminan perlindungan kepada para anggotanya, serta menjaga etika profesionalisme agar peran mereka benar-benar kredibel di mata publik,” kata Menko Yusril.

Pada kesempatan tersebut Martin juga menyampaikan bahwa penerapan standar ini tidak hanya memerlukan regulasi dari negara, tetapi juga dimulai dari internal organisasi profesi itu sendiri. Ia menekankan bahwa standarisasi metode kerja kurator dan pengurus akan menciptakan kepastian hukum dan kualitas kerja yang konsisten di seluruh wilayah.

“Kami ingin agar setiap kurator di Indonesia bekerja dengan pedoman yang seragam, transparan, dan akuntabel. Ini penting bukan hanya untuk menjaga integritas kami sebagai profesional, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan,” ucapnya.

Menko Yusril juga menegaskan bahwa pemerintah terbuka untuk membangun ruang kolaboratif untuk merumuskan arah kebijakan tersebut secara komprehensif.

“Jika nanti Mas Martin terpilih sebagai Ketua AKPI, harapannya akan ada forum-forum pembahasan lanjutan, di mana kita bisa mengkaji dan bahkan menyusun lebih lanjut kerangka hukum yang jelas dan akuntabel untuk mendukung organisasi profesi di Indonesia,” kata Yusril.

Audiensi ini dinilai menjadi langkah awal yang konstruktif dalam memperkuat sinergi antara AKPI dan pemerintah di masa yang akan datang. Melalui dialog terbuka dan pemaparan isu-isu strategis, tercermin komitmen bersama untuk mendorong penguatan profesi kurator dan pengurus—baik dari sisi perlindungan hukum, standarisasi kerja, maupun tata kelola organisasi profesi yang berkelanjutan.

Diharapkan, inisiatif ini menjadi fondasi bagi lahirnya regulasi yang kuat, inklusif, dan progresif, serta mendorong kerja sama lintas sektor dan penerapan standar kerja profesional yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (tribunnews/fin)