"Dan tidak terlalu berat ongkosnya. Kalau pilih rakyat itu ongkosnya kemahalan. Bukan kita bayar rakyat, tetapi ngumpulin masyarakat itu kan juga ongkosnya besar. Sementara gaji mereka kecil. Nah itu peluang orang untuk mikirin ini gimana balikin uang gua," tuturnya.

Wacana agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD kembali mencuat di Indonesia.

Saat ini, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, namun sejumlah tokoh dan partai politik mengusulkan agar sistemnya dikembalikan ke model perwakilan seperti era Orde Baru.

Apa yang Diusulkan?

• PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) melalui Cak Imin mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD provinsi, bukan langsung oleh rakyat
• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa sistem ini dimungkinkan secara konstitusional karena UUD 1945 hanya menyebut “dipilih secara demokratis” tanpa menyebut teknisnya

Alasan Utama Wacana Ini

• Biaya Pilkada langsung sangat mahal, bisa mencapai miliaran rupiah per daerah
• Tingginya potensi konflik dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di banyak daerah
• Kualitas pemimpin tidak selalu terjamin, karena popularitas dan uang sering jadi faktor dominan