Baca tanpa iklan
"Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi, hi-hi-hi," kata Noel di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (17/2/2025).
Lebih lanjut Noel menegaskan, ia tak ingin memberikan komentar lebih jauh terkait tagar #KaburAjaDulu yang tengah ramai ini.
"Hashtag-hashtag enggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin," ujar Noel.
Akibat pernyataan itu, sang Wamenaker mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, salah satunya adalah eks Menko Polhukam Mahfud MD.
Mahfud menilai tanggapan Noel tersebut adalah pernyataan jahat. Menurutnya, munculnya tagar tersebut menjadi koreksi bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem birokrasi di Indonesia.
Ia menyebut, tagar #KaburAjaDulu adalah wujud WNI yang sebenarnya ingin mencari keadilan di negara lain lantaran dianggap tidak memperolehnya di tanah air.
"Oleh sebab itu, harus dimaknai begini #KaburAjaDulu itu ya orang mencari keadilan (yang) susah di dalam negeri."
"Jangan dijawab dengan mengatakan 'ya sudah kabur aja, nggak usah kembali, mau ngapain lu'. Itu pernyataan atau jawaban yang sangat jahat!" kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube-nya, Selasa (18/2/2025).
Mahfud mengungkapkan adanya tagar tersebut sebenarnya baik karena masyarakat tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah meski dinilai kondisi negara sedang tak baik-baik saja.
Padahal, jika kondisi tersebut terjadi di negara lain, sambungnya, pemerintahan bisa digulingkan oleh rakyat.
"Di negeri lain, diusir pemerintahannya. Di Suriah, di Tunisia, (pemerintahan) diusir semua."
"Nah, kita aja mau cari hidup malah nggak boleh pulang. Itu jawaban (Noel) yang tidak bijaksana," tegas mantan Ketua MK tersebut.
Lebih lanjut, Mahfud meyakini bahwa nasionalisme dari masyarakat bisa luntur ketika pemerintahannya tidak memberikan keadilan.
Oleh sebab itu, #KaburAjaDulu menjadi hal lumrah muncul di masyarakat lantaran tidak memperoleh keadilan.
"Nasionalisme seperti itu bisa luntur secara perlahan-perlahan kalau ketidakadilan itu dibiarkan tumbuh, kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan terus tumbuh."