TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian pegawainya menyusul aksi unjuk rasa buruh di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang ditetapkan Rabu (27/8/2025), dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar.

"Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kerja berbasis lokasi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hambatan mobilitas akibat aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," demikian isi surat edaran tersebut.

Baca juga: Polisi Amankan 120 Pelajar Bolos Sekolah Hendak Ikut Demo Buruh di DPR

Dalam surat edaran dijelaskan, pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung dapat menjalankan tugas secara WFH. Sementara itu, pegawai dengan tugas penting dan mendesak tetap diwajibkan hadir bekerja dari kantor (WFO).

Pimpinan unit diminta mengatur kehadiran dengan komposisi 25 persen pegawai bekerja dari kantor dan 75 persen dari rumah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan layanan prioritas.

Adapun pegawai yang sedang dalam perjalanan dinas diminta tetap melaksanakan tugas dari lokasi sebagaimana tercantum dalam surat tugas.

Pegawai juga diimbau menghindari area konsentrasi massa aksi dan memastikan komunikasi tetap aktif selama menjalankan tugas secara jarak jauh. Pengisian kehadiran tetap diwajibkan melalui aplikasi SIRAJIN atau MANDALA.

Sekretariat Jenderal DPR RI menegaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan kehadiran akan dikenai sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku

Kompleks Parlemen Sepi

Terkait WFH tersebut, kondisi Gedung MPR/DPR/DPD RI sepi dari anggota dewan dan pegawai. Situasi sepi tersebut mulai terlihat dari parkir mobil anggota dewan.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com sekira pukul 10.30 WIB, tidak banyak mobil yang terparkir di lokasi parkiran.

Adapun, parkiran mobil anggota dewan ada di Gedung Nusantara I dan Gedung Nusantara II.

Di kedua lokasi parkiran tersebut, terlihat hanya beberapa mobil yang terparkir.

Baca juga: Aksi Buruh di DPR, Polisi Jamin Pengamanan Tertib dan Aman

Namun mobil tersebut tidak menggunakan pelat nomor khusus anggota DPR.

Demo Buruh

Buruh dari berbagai wilayah di Indonesia akan menggelar aksi serentak pada Kamis (28/8/2025).

Aksi nasional ini diprakarsai oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).