Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025) siang, sekitar pukul 12.23 WIB.
Ketika ditemui wartawan, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkap, ada dua agenda yang akan digelar di Istana Negara.
“Pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua nanti akan ada rapat kabinet,” kata Cak Imin, Minggu.
Ia juga menanggapi soal besaran gaji anggota DPR RI beserta tunjangan dan beberapa pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh wakil rakyat yang saat ini tengah menjadi sorotan.
Apalagi, terbaru ada dua anggota DPR RI yang dinonaktifkan karena pernyataan yang dinilai menuai polemik.
Menurut Cak imin, pertemuan yang akan diadakan pada hari Minggu ini akan menjadi momentum untuk mengevaluasi lembaga eksekutif maupun legislatif secara menyeluruh.
"Tentu saja, ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing," kata Cak Imin.
"Semua lembaga saya kira, legislatif maupun eksekutif, untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi. Aspirasi itu untuk menunjukkan solidaritas," sambungnya.
Ia juga memastikan, tunjangan anggota DPR RI yang nilainya fantastis akan dievaluasi, apalagi karena sudah menimbulkan kecemburuan sosial.
"Tunjangan rumah, semua, dievaluasi. Semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan akan dievaluasi," ujarnya.
Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur 24 September 1966 itu memastikan keberlangsungan transparansi mengenai gaji dan tunjangan.
Baca juga: Saat Isi Rumah Eko Patrio Habis Dijarah, Bendera Merah Putih Masih Berkibar di Atas
"Ya, memang hari ini nggak ada yang bisa ditutupi, kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itu harus jadi bagian dari dialog kita di masyarakat," tandasnya.
Deretan Statement Kontroversial Anggota DPR RI
Belakangan ini, sejumlah anggota DPR RI telah kedapatan melontarkan pernyataan atau statement kontroversial yang dinilai tidak empati pada rakyat yang sedang dihimpit beban ekonomi.
Pernyataan kontroversial ini sebagian besar berkaitan dengan tunjangan anggota DPR RI.