Tuntutan "17+8 Tuntutan Rakyat" merupakan hasil rumusan dari berbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis yang menginginkan reformasi dalam berbagai sektor. Adapun, 17 Tuntutan Rakyat dengan deadline 1 Minggu (5 September 2025) sebagai berikut: 
 
Tugas Presiden Prabowo

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran 
2. Bentuk tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan 
 
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat 

3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun) 
4. Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) 
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Baca juga: Uya Kuya Dinonaktifkan dari DPR RI, Jusuf Hamka: Dia Tetap Berkiprah di Kegiatan Sosial

 Tugas Ketua Umum Partai Politik

6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil. 
 
Tugas Kepolisian Republik Indonesia 

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)

12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. 
 
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi 

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas apda guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia. 
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing 
 
Selain 17 tuntutan di atas, terdapat 8 tuntutan lainnya yang punya deadline setahun lagi yakni pada 31 Agustus 2026 mendatang.