Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana membantah tudingan dari anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Nurhadi, yang menyebut adanya 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif.
Adapun pernyataan Nurhadi itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepala MBG pada Senin (15/9/2025) lalu.
Terkait tudingan tersebut, Dadan pun mengakui adanya 5.000 SPPG yang tidak beroperasi.
Namun, dia menegaskan SPPG yang dimaksud bukanlah fiktif tetapi tidak adanya tindak lanjut dari pihak yang bersangkutan untuk membangun dapur dalam waktu 20 hari.
Dadan menuturkan pihak yang tidak kunjung membangun SPPG, maka akan dialihkan ke pihak lain yang ingin berpartisipasi dalam program MBG.
"Kategori fiktif, jika SPPG dinyatakan operasional dan dikirim anggaran, tapi tidak ada pelaksanaan MBG."
"Kalau ini yang dimaksud adalah 5.000 titik yang kena kebijakan roll back atau reset," katanya pada Jumat (19/9/2025), dikutip dari Kompas.com.
Dugaan Dapur MBG Fiktif
Sebelumnya, Nurhadi mengungkapkan adanya temuan soal 5.000 SPPG atau dapur MBG yang tidak beroperasi karena tidak kunjung adanya pembangunan yang dilakukan.
Baca juga: Menu MBG di Banyumas Cuma Berisi Kacang Rebus, Roti Tawar, dan Susu, Ini Kata Dinas Pendidikan
Dia menuturkan oknum yang diduga telah memiliki izin untuk pembangunan dapur MBG justru mengalihkannya ke pihak investor.
"Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan dengan investor," ujar Nurhadi, dikutip dari YouTube Komisi IX DPR RI.
Menurut Nurhadi, temuan ini tidak bisa dianggap sepele karena program MBG menyerap anggaran APBN hingga ratusan triliun rupiah.
Adapun anggaran untuk program MBG tahun 2025 mencapai Rp171 triliun. Anggaran untuk tahun 2026 pun melonjak yakni mencapai Rp335 triliun.
Nurhadi pun meminta agar BGN memberikan atensi terkait temuannya tersebut karena ini juga menyangkut hak anak-anak Indonesia.
"Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program," katanya.