TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perempuan adat yang menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diluncurkan pemerintah pusat di daerahnya kerap dicap sebagai provokator. 

Stigma itu pun meruntuhkan posisi sebagai penjaga adat serta merusak otoritas moral yang selama ini diakui dalam komunitas. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Maria Ulfah Anshor dalam sidang perkara nomor 112/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025). 

"Dimensi kekerasan kultural memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya kehilangan tanahnya atau tubuhnya dilecehkan tetapi juga dilucuti legitimasi sosial dan budayanya," kata Maria di Ruang Sidang Pleno MK.

"Di Mbay dan Pocok Leo, perempuan adat yang berada di garis depan perlawanan dicap sebagai provokator," sambungnya. 

 Dalam kondisi itu, lanjut Maria, perempuan tidak hanya dibungkam secara paksa. Tetapi dibuat seolah-olah menyetujui sesuatu yang justru mereka lawan. 

"Kekerasan ini juga menimbulkan fragmentasi sosial yang mendalam," jelas Maria. 

Komunitas yang semula berdiri bersama kemudian dipecah oleh proyek PSN. Mereka terbagi menjadi kelompok yang menerima kompensasi dan kelompok yang menolak PSN. 

"Menciptakan jurang ketegangan yang menghancurkan solidaritas," pungkas Maria. 

Dalam pantauan Komnas Perempuan terhadap 11 kasus PSN sepanjang 2020 hingga 2024, terlihat pola ihwal PSN buka hanya soal percepatan pembangunan melainkan juga instrumen legal yang menghasilkan bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Total ada 11 kasus kekerasan terkait PSN di Indonesia, berikut rinciannya:

1. Makassar New Port – Sulawesi Selatan 
Sekitar 300 perempuan nelayan kehilangan sumber nafkah. Terjadi peningkatan kasus KDRT akibat tekanan ekonomi. 

2. Bendungan Bener – Desa Wadas, Jawa Tengah 
334 petani perempuan kehilangan tanah garapan mereka. 

3.Bendungan Mbay Naga Keo – Nusa Tenggara Timur 
Terjadi intimidasi aparat. Perempuan adat terluka, baik secara fisik maupun sosial.