Tak Hanya Tuntut Pidana, Korban Tragedi Ponpes Al Khoziny Juga Bisa Gugat Ganti Rugi Secara Perdata

TRIBUNNEWS.COM - Wasekjen DPN Peradi, Dr Azas Tigor Nainggolan, S.H, M.H memberikan pandangan hukumnya terkait tragedi ambruknya Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (29/9/2025) lalu.

Diketahui, ambruknya bangunan musala di Ponpes Al Khoziny ini memakan korban hingga 171 santri. Kemudian 67 santri di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

Diduga ambruknya bangunan Ponpes itu dikarenakan adanya kegagalan konstruksi.

Menurut Tigor, korban tragedi ambruknya bangunan musala di Ponpes Al Khoziny ini tak hanya bisa menuntut secara pidana kasus ini pengadilan.

Namun bisa juga menuntut ganti rugi atas tragedi Ponpes Al Khoziny ini melalui gugatan hukum secara perdata.

Tigor menilai, ketika nanti penyelidikan polisi menyatakan ditemukan tindak pidana dalam tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny ini, maka para korban juga bisa langsung menuntut ganti rugi secara perdata.

"Bisa digugat (secara perdata) pemiliknya, ketika pembuktian administrasi dan pidananya siapa yang bersalah. Kalau memang tidak ada izinnya, ya pemiliknya bisa digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri."

"Pemerintahnya juga bisa digugat karena tidak ada izinnya (pembangunan pesantren). Jadi bisa perdata juga secara hukum," kata Tigor dalam tayangan Program 'Kacamata Hukum' di kanal YouTube Tribunnews.com, Senin (13/10/2025).

Tigor menambahkan, tuntutan pidana dan gugatan perdata ini bisa dilakukan secara bersamaan oleh korban,

"Jadi itu bisa dilakukan bersamaan, pararel, itu harus cepat," imuhnya.

Baca juga: DPR Nilai Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai ABPN Harus Dibicarakan Dulu, Agar Tak Timbulkan Polemik

Mekanisme Gugatan Ganti Rugi

Untuk mekanisme gugatan ganti rugi para korban tragedi Ponpes Al Khoziny, Tigor menilai hal itu bisa dilakukan secara individu atau kelompok.

Karena korban tragedi Ponpes Al Khoziny ini mencapai 171 orang dan terdiri dari korban meninggal dan korban luka-luka.

Jika gugatan ganti rugi dilakukan masing-masing maka akan ada 171 gugatan nantinya.

Akan lebih baik para korban ini menggunakan gugatan class action.