Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah meluncurkan program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tujuan dari program tersebut adalah untuk memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru (fresh graduate).
"Baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor," kata Airlangga di Kantor Pos, Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Program tersebut akan dilakukan secara bertahap.
Untuk tahap pertama peserta magang sebanyak 20 ribu orang.
Baca juga: Magang Nasional Dibuka Lagi November untuk 80 Ribu Peserta, Mensesneg: Biar Tak Sulit Cari Pekerjaan
Tahap pertama program tersebut telah dibuka dan para peserta akan mulai bekerja pada 20 Oktober 2025.
"Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah kabupaten dan kota," katanya.
Seluruh peserta magang kata Airlangga nantinya akan diberikan uang saku per bulan sesuai dengan lokasi magang peserta tersebut.
"Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM, dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Nah, program ini batch kedua yang 80.000 itu akan dibuka di bulan November," katanya.
Baca juga: Program Magang Nasional Batch I Resmi Ditutup, Kemnaker Apresiasi Dukungan Perusahaan dan Peserta
Menurut Airlangga sudah ada 1.666 perusahaan yang mendaftarkan 26.181 posisi magang.
Total pelamar untuk program tersebut mencapai 156.159 orang.
Program magang ini melibatkan perusahaan BUMN, lembaga pemerintah, serta sejumlah universitas.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun.
“Semoga program ini bisa membantu masyarakat dalam kuartal keempat ini,” katanya.
Magang Nasional merupakan bagian dari Paket Ekonomi 8+4+5 2025 yang diluncurkan Kemenko Perekonomian atas arahan Presiden Prabowo Subianto.