Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ada dua skema yang sedang disiapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh sebesar Rp116 triliun.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menolak wacana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk melunasi utang Whoosh.
Menurut AHY, terdapat dua pilihan pendanaan yang tengah dikembangkan bersama lintas kementerian dan lembaga.
"Saya belum bisa menyampaikan secara final karena semuanya masih dihitung dan dikaji,” ujar AHY setelah sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, (20/10/2025), dikutip dari Warta Kota.
Kata putra mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono itu, opsi pendanaan dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara beberapa waktu lalu.
Dia berkata Kemenko Infrastruktur mengundang Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT KAI (Persero), dan BPI Danantara untuk berdiskusi guna mencari jalan keluar.
AHY menyampaikan persoalan utang itu harus segera diselesaikan lantaran rute Whoosh kini direncanakan diperpanjang hingga Kota Surabaya, Jawa Timur. Utang itu sebisa mungkin tidak menghambat pengembangan jaringan transportasi cepat.
Lalu, AHY mengungkapkan saat ini terdapat dua altenatif pendanaan sedang dibahas. Pertama, restrukturisasi utang lewat BPI Danantara. Kedua, kontribusi pembiayaan dari Kementerian Keuangan melalui skema tertentu di APBN.
“Kami masih menunggu arahan Pak Presiden sambil terus mengembangkan opsi terbaik yang berkelanjutan. Harapannya, setelah masalah ini selesai, kita bisa melangkah ke tahap pengembangan kereta cepat Jakarta–Surabaya,” kata AHY.
Utang Whoosh capai Rp116 triliun
Proyek Whoosh merupakan Jokowi yang mulai digarap pada tahun 2016 dan resmi beroperasi Oktober 2023.
Baca juga: Mahfud MD Minta Dugaan Mark Up Whoosh Langsung Diselidiki, KPK: Kami Juga Lakukan Case Building
Nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun sehingga menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.
Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI dan perusahaan Tiongkok, yakni China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.
Skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya.
Bahkan, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di Tiongkok hanya 17–18 juta dolar AS.