TRIBUNNEWS.COM - Meski sejumlah pihak menilai Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu pos yang perlu dievaluasi dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kepala BGN, Dadan Hindayana tetap percaya diri dengan capaian program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui pada satu tahun pemerintahan Prabowo, BGN mendapat catatan minor.

Seperti lembaga riset bidang ekonomi dan kebijakan publik, Center of Economic and Law Studies atau Celios, yang menempatkan Kepala BGN sebagai 'pembantu presiden' urutan dua terendah dengan nilai minus 81 poin di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia (-151 poin).

Tak cuma itu, lembaga survei Voxpol Research and Consulting juga menilai Kepala BGN menjadi satu dari delapan pos yang perlu dievaluasi.

Meski begitu, Dadan Hindayana mengungkapkan Presiden Prabowo memberikan penilaian rata-rata 8 kepada seluruh jajaran kabinet dalam rapat paripurna setahun pemerintahan.

“Alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti sidang kabinet paling pertama. Kabinet ini lulus di tahun pertama dan diminta lanjut di tahun kedua dengan memberikan penilaian rata-rata 8,” ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025) malam.

Menurutnya, penilaian tersebut diberikan untuk seluruh kementerian dan lembaga, termasuk BGN yang mengelola program unggulan MBG.

“Saya tidak tahu khusus buat BGN, tapi kita akan dapatnya secara keseluruhan,” kata Dadan.

Dalam sidang tersebut, BGN melaporkan capaian program MBG yang kini telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dadan menyebut target 40 juta penerima akan tercapai pada akhir Oktober.

“Saya sempat berjanji, di ulang tahun satu tahun pemerintahan Bapak, kita usahakan penerima manfaat 40 juta. Yang kami capai hari ini 36,7 juta, dan insyaallah 40 juta itu akan tercapai di akhir Oktober,” ucapnya.

Baca juga: Prabowo Dinilai Perlu Evaluasi 7 Menteri Plus Kepala BGN, Voxpol: Masih Ada yang Jadi Beban

Dadan menjelaskan setiap hari terdapat tambahan 150 hingga 200 dapur MBG (SPPG) baru yang melayani rata-rata 450 hingga 600 penerima.

Ia menilai pertumbuhan tersebut menandakan partisipasi daerah dan masyarakat semakin kuat.

Tahun ini, Rp 51,2 triliun atau 75 persen dari total anggaran BGN dialokasikan untuk bantuan pemerintah program MBG.