Baca tanpa iklan
Karena pada akhirnya kini proyek kereta cepat ini justru menjadi keputusan bermasalah yang meninggalkan beban utang yang besar.
Jokowi dinilai harus ikut bertanggung jawab atas proyek kereta cepat ini karena dia yang memiliki ide atas proyek Whoosh ini.
"Dan siapa orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mengambil keputusan tentang itu, yang akhirnya menghasilkan keputusan yang bermasalah ini gitu."
"Jadi harus diaudit dan Jokowi harus diminta pertanggungjawaban. Bagaimanapun juga dia yang mengklaim punya ide untuk membangun kereta cepat ini gitu."
"Harus dilakukan audit karena ini masalah politik sebenarnya ya. Jadi masalah politik yang melibatkan uang
publik yang begitu besar gitu ya kan."
Baca juga: Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh: AHY Putar Otak Cari Solusi, China Singgung soal Manfaat
"Jadi harus diaudit siapa yang bertanggung jawab dan tentu Jokowi harus diminta pertanggung jawaban, penanggung jawab tertinggi karena keputusannya kan sama dia gitu," tegas Sulfikar.
Terakhir Sulfikar kembali menekankan bahwa apapun keputusan Prabowo nanti terkait pembayaran utang proyek kereta cepat ini, sebelumnya harus ada audit yang dilakukan.
Agar diketahui letak kesalahan proyek Whoosh ini dan Prabowo tidak mengulang kesalahan Jokowi.
"Jadi apapun keputusan Prabowo di dalam proyek kereta cepat ini mau itu utangnya dikemplang, mau hutangnya dikasih Danantara dan sebagainya, proyek ini harus dibuka dulu, harus dilihat dulu masalahnya di mana gitu."
"Sehingga kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan dan Prabowo tidak mengulang dosa-dosanya Jokowi," pungkasnya.
Baca juga: Kritik Pemerhati Transportasi Buntut Gegeran Whoosh: Jangan Hanya Kejar Titik Impas Keuangan
Nilai Investasi Pembangunan Kereta Cepat Whoosh
Sebagai informasi, investasi pembangunan Whoosh mencapai 7,27 miliar dolar AS atau Rp 120,38 triliun.
Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.
Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tepatnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama
Pada pertengahan pembangunan, turut terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS.
Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi yakni sebesar 3 persen.