Hasilnya, Suryadharma Ali resmi diturunkan sebagai ketua umum.
Masih di tahun yang sama, kasus dualisme berulang melalui dua Muktamar yang digelar oleh kubu Romy dan Djan Faridz.
Pada 2 November 2014, Muktamar di Ancol, Jakarta menetapkan Djan Faridz sebagai ketua umum.
Muktamar itu digelar sebagai tandingan dari Muktamar sebelumnya yang digelar di Surabaya, 15-19 Oktober 2014 yang menetapkan Romy sebagi ketua umum.
Namun, dualisme itu akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung lewat Peninjauan Kembali (PK) pada 2017 yang menyatakan kepemimpinan Romy sebagai yang sah. Putusan itu didahului oleh Muktamar islah yang digelar 2016 di Jakarta.
Kasus hampir serupa juga pernah terjadi di tahun 2022. Dualisme yang melibatkan Soeharso Monoarfa di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ketika ia menjabat sebagai Ketua Umum PPP.
Namun, konflik ini bukan antara dua tokoh yang sama-sama mengklaim kursi ketua umum secara langsung, melainkan lebih kepada pencopotan Soeharso oleh internal partai yang kemudian memunculkan Muhamad Mardiono sebagai penggantinya.
(Tribunnews.com/Rahmat Fajar Nugraha/Malvyandie Haryadi)
Baca tanpa iklan